SHARE

Jakarta – Pemerintah resmi menerbitkan Perppu 2/2017 mengenai Ormas. Jaksa Agung M Prasetyo mengatakan Perppu diterbitkan untuk dampaktivitas penindakan ormas yang bertentangan dengan ideologi Pancasila.

Prasetyo mengatakan UU nomor 17 th. 2013 telah tidak mencukupi satu diantaranya berkaitan sistem pembubaran ormas. Dalam UU itu, sistem pembubaran ormas lewat banyak bagian.

” Begitu tidak mungkin lewat pengadilan, karna kan pengadilan ada tahapan-tahapannya. Ada beberapa sistem apabila lewat peradilan, ” tutur Prasetyo di Kantor Dirjen Bea serta Cukai, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Ramawangun, Jakarta Timur, Rabu (12/7/2017).

Bagian pertama yang perlu dilewati dengan UU Ormas Nomor 17/2013 yaitu pemerintah lebih dahulu keluarkan peringatan sejumlah 3 kali. Apabila 3 kali peringatan tidak dihiraukan, setelah itu pemerintah juga akan mencabut pertolongan serta hibah untuk ormas itu.

” Bila tidak diindahkan juga baru hentikan aktivitas serta mencabut izin, paling akhir baru ke pengadilan. Jadi sangat lama sekali serta rasa-rasanya imposible (mustahil), ” tuturnya.

Karna sistem yang begitu lama itu, lanjut Prasetyo, pada akhirnya pemerintah lewat kajian serta diskusi dengan sepakat keluarkan Perppu untuk membubarkan ormas radikal.

Menko Polhukam Wiranto dalam jumpa pers Perppu Ormas menyebutkan pemerintah melihat UU Ormas 17/2013 tak akan mencukupi dengan azas hukum administrasi contrarius actus berkaitan azas hukum tentang instansi yang keluarkan izin atau memberi pengesahan pada ormas yang berwenang membatalkannya.

” UU 17 Th. 2013 mengenai Ormas sudah tak akan mencukupi jadi fasilitas untuk menghindar meluasnya ideologi yang bertentangan dengan Pancasila serta UUD 1945 baik dari segi substansif berkaitan dengan etika, larangan serta sangsi dan prosedur hukum, ” tutur Wiranto dalam jumpa pers di kantornya.