SHARE
Jaksa Irene Putri, nilai keterangan Setya Novanto dipengadilan sudah cukup jelas.

Keterangan yang diberikan Setya Novanto saat bersaksi dalam sidang kasus korupsi e-KTP, Kamis (6/4/2017) di Pengadilan Tipikor, Jakarta, dinilai sudah cukup.  Bahkan Jaksa Penuntut Umum KPK, Irene Putri memastikan keterangan Setya Novanto lengkap.

“Untuk bagian DPR kita rasa cukup. Keterangan Setnov dan kawan-kawan sudah kita dengar semua buat kita. Fakta yang akan kita nilai nantinya,” katanya di pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Raya, Jakarta Pusat, semalam.

Menurut Irene, untuk Selanjutnya JPU KPK akan lebih fokus untuk menggali informasi dari para anggota konsorsium pemenang proyek e-KTP. “Kami akan buka persekongkolan, mulai dari tim Fatmawati persoalan pengadaan, kami akan mulai ke sana beberapa waktu ke depan,” ujarnya.

Ia juga menjelaskan dalam pengerjaan e-KTP tersebut seharusnya tidak boleh dialih kerjakan (subcontract).  Persoalan inilah yang membuat perilaku koruptif tersebut muncul. “Jadi projek e-KTP ini bertahap, jadi tiap term itu ada pembayaran ke konsorsium, dari konsorsium akan turun kelima anggota konsorsium. Nah harusnya itu tidak di subcont-kan, Tapi dalam kasus ini justru sebaliknya, di subcont, nah di sidang berikutnya akan kami buka dan lihat faktanya,” ucap Irene.

Persoalan pemenang tender Perum PNRI diharapkan akan menjadi jelas. Siapa saja yang memperbolehkan projek ini dilaihkerjakan ke pihak lain, dana apa saja peran mereka dalam masing-masing kontrak tersebut.

Setya Novanto sendiri sudah menjelaskan sejak awal, jika dirinya tak pernah mengikuti pembahasan tentang kontrak e-KTP di Kemendagri dan persoalan anggaran di DPR RI kala itu. Boleh dibilang, Setya Novanto secara hukum tidak berperan sama sekali dalam kasus korupsi yang merugikan negara hingga 2,3 triliun rupiah itu.

Baca Juga  Miryam S. Haryani, Bintang pada Sidang Ketiga Kasus e-KTP