SHARE
Pimpinan KPK, tak bisa menghindar dari laporan BPK.

Ibarat sedang mengemudi, Komisi III DPR mungkin sudah tancap gas dalam upayanya menggulirkan hak angket KPK. Hak angket menjadi semacam stimulan bagi para wakil rakyat di parlemen agar lembaga antirasuah tersebut bisa lebih membuka dirinya.

Hak angket sejatinya bukan untuk mengadili KPK. Itu juga yang disampaikan inisiator hak angket di Komisi III. Mereka mencoba bijak menanggapi sinyalemen bahwa hak angket menjadi pelemahan bagi KPK.

Jangan antipati dulu, seru beberapa anggota Komisi III DPR. Kepada para pegiat antikorupsi yang belum apa-apa sudah under-estimate terhadap hak angket, mereka mengemukakan bahwa hak angket justru untuk membuat KPK lebih bertaji dan benar-benar menjadi dambaan masyarakat.

dprri

Hak angket juga  jangan dianggap sebagai salah satu bentuk intervensi DPR terhadap KPK.

Banyak hal terkait kinerja KPK yang tengah didalami oleh Komisi III. Tak terkecuali juga dugaan adanya berbagai penyimpangan dalam pengelolaan anggaran atau keuangan KPK.

Tetapi, serupa dengan proses penegakan hukum, dalam konteks ini harus tetap dianut asas praduga tak bersalah. Jika nanti hak angket KPK disetujui di rapat paripurna DPR, maka dalam membahas dugaan penyimpangan pengelolaan anggaran atau keuangan KPK itu pansus hak angket bisa memanggil auditor BPK.

Dugaan adanya penyimpangan dalam pengelolaan anggaran/keuangan KPK berasal dari laporan BPK kepada Komisi III DPR.

kapokinaja

Itu juga yang menjadi satu penyebab bergulirnya hak angket DPR untuk KPK.

Selain isu penyimpangan pengelolaan anggaran, hak angket juga bisa digunakan untuk meminta KPK membuka rekaman pemeriksaan tersangka pemberi keterangan palsu e-KTP Miryam S Haryani dalam kasus dugaan korupsi di proyek e-KTP Kemendagri.

Akan tetapi, isu utama tetaplah menyangkut dugaan tujuh penyimpangan anggaran yang dilakukan KPK berdasarkan temuan BPK yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan KPK tahun 2015.

Baca Juga  Partai Gerindra Pertanyakan Sikap KPK yang Tak Usut Yasonna dan Olly di Kasus e-KTP

Isu soal audit investigasi pembelian lahan RS Sumber Waras juga akan dimasukkan dalam daftar pertanyaan angket.