SHARE

Ada tamsil yang mungkin tepat dipadankan untuk Komisi Pemberantasan Korupsi. Janganlah terlalu muluk bercita-cita, sebab jika gagal nanti akan lama hilang sakitnya. Jangan pula terlalu tinggi berekspektasi, sebab kalau ternyata keliru betapa sakitnya hati.

Membayangkan kesempurnaan dari KPK hanyalah fatamorgana. Mengkhayalkan KPK yang sempurna adalah sebuah keniscayaaan, jika ternyata banyak boroknya juga.

Untuk sekian lama seorang Masinton Pasaribu pun percaya bahwa mereka yang berada di KPK adalah orang-orang sempurna. Namun, kepercayaan Masinton sekarang sudah pupus. Kesempurnaan itu ternyata cuma dalam khayalan, katanya.

Politisi PDIP ini masih belum dapat menghilangkan kegusarannya pada pimpinan dan penyidik dari lembaga antirasuah itu. Pimpinan KPK terlalu jemawa atau  arogan untuk menolak hak angket DPR. Mereka khawatir hak angket itu bisa “mengebiri” kewenangan mereka, melemahkan mereka.

sintonik

Padahal, hak angket itu hanya sekadar sarana kontrol dan pengawasan terhadap KPK sebagai lembaga pemerintah. Bukan untuk melemahkan KPK. Hak angket untuk mengawasi penyelidikan kerja secara keorganisasian KPK.

Kalau hak angket tak digunakan, anggota dewan dan masyarakat luas tidak akan mengetahui adanya pelanggaran yang dilakukan oleh oknum KPK.

Dengan demikian masyarakat juga diharapkan tak berprasangka buruk pada hak angket DPR terhadap KPK tersebut. Penggunaan hak angket merupakan bentuk pengawasan anggota dewan ke KPK.

Hak angket ini nggak perlu dikhawatirkan macam-macam. DPR cuma melaksanakan fungsinya dalam pengawasan aja, kata Masinton.

Dia meminta masyarakat untuk tidak menutup mata atas kinerja KPK, yang bisa saja melakukan kekeliruan. Terlebih, menurut Masinton, beberapa kali KPK membocorkan surat perintah penyidikan hingga BAP para saksi dan tersangka.

kpkikik

Masinton juga masih tak terima disebut sebagai salah seorang anggota dewan yang diduga mengancam politikus Partai Hanura, Miryam S Haryani. Tuduhan pada Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP itu dilontarkan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan.

Baca Juga  Taufiequrachman Ruki Dukung Hak Angket kepada KPK

Dalam konteks penyebutan nama (pengancam oleh Novel) itu sebagai bentuk kepalsuan. Itu berarti Novel Baswedan telah memberikan keterangan palsu di persidangan.

Miryam merupakan anggota Komisi V DPR dari Fraksi Hanura yang sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus indikasi keterangan palsu dalam persidangan kasus e-KTP. Miryam pernah mengaku diancam saat diperiksa penyidik KPK dan kemudian mencabut seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

novob

Keterangan Miryam kemudian dikonfrontasi dengan keterangan tiga penyidik KPK yaitu Novel Baswedan, Ambarita Damanik, dan Muhammad Irwani yang dihadirkan di sidang Irman dan Sugiharto dalam kasus dugaan korupsi proyek e-KTP Kemendagri.

Di persidangan, Novel justru menyebut Miryam mengaku -saat diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan- mendapat ancaman dari sejumlah koleganya di DPR sebelum menjalani pemeriksaan.

Berdasarkan pengakukan Miryam pada Novel, ancaman dilakukan Bambang Soesatyo, Aziz Syamsudin, Desmond J Mahesa, Masinton Pasaribu, Syarifudin Suding. Namun, Novel lupa satu nama anggota dewan yang disebutkan Miryam.

mikok