SHARE

Medio Maret lalu dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) antara KPK, kepolisian dan kejaksaan agung, mengenai kerjasama dalam penanganan korupsi.

MoU itu diteken di Mabes Polri oleh Ketua KPK Agus Rahardjo, Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian dan Jaksa Agung H.M.Prasetyo.

Meski pun kerjasama diantara tiga lembaga penegakan hukum tersebut banyak dikritisi oleh masyarakat mau pun kalangan anggota dewan, tidak ada salahnya jika trio gakkum (penegakan hukum) tersebut diberi kesempatan untuk mengimplementasikan kerjasamanya.

MoU jangan cuma dimanfaatkan untuk memproteksi kepentingan masing-masing, di mana antara mereka sekarang tidak boleh lagi saling menangkap satu sama lain tanpa didahului oleh adanya laporan.

Itu sama saja dengan ungkapan “sesama supir jangan saling mendahului”.

polis
Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Ketua KPK Agus Rahardjo dan Jaksa Agung HJ.M.Prasetyo

Nah, implementasi dari MoU itu bisa diwujudkan saat ini juga, khususnya ketika KPK mulai mengusut kembali kasus BLBI dengan pemeriksaan yang dilakukan terhadap Kwik Kian Gie pada Kamis lalu.

KPK, Polri dan Kejaksaan Agung sebenarnya pernah berencana membentuk satuan tugas (satgas) untuk mengeroyok berbagai kasus tindak pidana korupsi besar yang sangat rumit.

Di awal rencana pembentukannya sudah disebut-sebut kalau diantara banyak tantangan terbesar satgas ini antara lain adalah mengungkap megaskandal korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan pengadaan Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) tahun 2010-2012 senilai Rp 1,4 trilyun di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo)

Pengeroyokan atau penanganan bersama dua kasus besar dan terbilang sudah berusia tua itu memang belum dibahas secara mendalam oleh trio gakkum kita, yakni KPK, Polri dan Kejaksaan Agung itu.

Akan tetapi, sebelumnya memang sudah ada semacam tim gugus tugas dari KPK dan Kejaksaan Agung untuk membahas penanganan kasus BLBI. Hanya saja waktu itu mereka belum mempunyai skema khusus untuk menyelesaikan kurang bayar para obligor BLBI, di antaranya Sjamsul Nursalim, yang disebut-sebut masih mempunyai kewajiban membayar Rp 4,7 trilyun.

Baca Juga  Aksi No Comment Dorodjatun Kuntjoro Jakti

blbi

Soal mekanisme penyelesaian kurang bayar obligor BLBI Sjamsul Nursalim sekitar Rp 4,7 trilyun, yang belum juga dilunasi ke negera dari jumlah total sekitar Rp 27 trilyun, selama ini selalu kandas.

Pihak KPK dan Kejaksaan Agung sepertinya juga belum pernah berencana untuk menggugat Sjamsul Nursalim secara perdata agar Rp 4,7 trilyun itu bisa kembali ke kas negara.

Soal menggugat Sjamsul Nursalim secara perdata, ada pernyataan dari H.M Prasetyo, pucuk pimpinan Korps Adhyaksa jaksa agung dari Partai Nasional Demokrat (NasDem) itu.

Dia mengatakan, Kejaksaan Agung mempunyai instrumen tersendiri untuk melakukan gugatan perdata.

Tentu kami punya instrumennya, kita punya jaksa pengacara negara dan berkaitan dengan penyelidikan, dan penanganan kasusnya, tentu kita akan koordnasikan dengan pihak KPK. Tentu semuanya kita akan berjalan di atas bukti, bukan atas dasar opini, itu yang sering disampaikan Jaksa Agung H.M.Prasetyo.

Dari sisi KPK, sebenarnya sudah lama mereka berencana memanggil Sjamsul Nursalim untuk dimintai keterangan.

nursalim
Sjamsul Nursalim

KPK sudah mencegah staf Sjamsul bernama Lusiana Yanti Hanafiah sejak 4 Desember 2014 lalu. Sjamsul disebut-sebut salah satu pihak yang diuntungkan dengan pemberian SKL. Sjamsul merupakan obligor BLBI yang juga mendapat SKL dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) setelah menyerahkan aset sebagai jaminan terhadap utang yang dimiliki BDNI.

Namun belakangan, aset milik Sjamsul ditengarai tak sesuai dengan personal guarantee noted yang diserahkannya ke BPPN. KPK kemudian mendalami informasi itu dengan meminta keterangan dari mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli. Rizal pun menyatakan, banyak obligor membayar utang dengan aset yang tak sesuai.

SKL merupakan produk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2012. Adapun Presiden saat itu adalah Megawati Soekarnoputri yang merupakan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan.

Baca Juga  KPK Minta Bantuan CPIB Panggil Sjamsul Nursalim & Istrinya

Atas inpres tersebut, debitor BLBI dianggap membayar utang meski hanya 30% dari jumlah kewajiban pemegang saham (JKPS) dalam bentuk tunai dan 70% dibayar dengan sertifikat bukti hak kepada BPPN. Berbekal bukti itu pula, para obligor yang menjadi tersangka di Kejaksaan Agung pun akan mendapatkan Surat Perintah Penghentian Perkara (SP3), sehingga bebas dari jeratan hukum.

blbi1

Sejumlah konglomerat papan atas, seperti Sjamsul Nursalim dan The Nin King telah mengantongi SKL dan release and discharge dari pemerintah. Padahal, Inpres Nomor 8 Tahun 2002 yang menjadi dasar kejaksaan mengeluarkan SP3 itu diduga bertentangan dengan sejumlah aturan hukum, seperti UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan informasi yang berkembang, pihak-pihak yang disebut menerima SKL BLBI, yakni pemilik Bank Dagang Nasional Indonesia (BNDI) Sjamsul Nursalim. Pengusaha The Nin King, Salim Group yang terungkap saat dibuatkan SKL utangnya mencapai lebih dari Rp 55 trilyun. Namun, dua tahun setelah SKL terbit, aset Salim Group yang diserahkan hanya bernilai Rp 30 trilyun.

Selanjutnya, James Sujono Januardhi dan Adisaputra Januardhy (PT Bank Namura Internusa dengan kewajiban sebesar Rp 303 milyar), Ulung Bursa (Bank Lautan Berlian, Rp 424,65 milyar), Lidia Muchtar (Bank Tamara, Rp 189,039 milyar), Marimutu Sinivasan (PT Bank Putera Multi Karsa, Rp 790,557 milyar), Omar Putihrai (Bank Tamara, Rp 159,1 milyar), Atang Latief (Bank Bira, kewajiban membayar Rp 155,72 milyar), dan Agus Anwar (Bank Pelita dan Istimarat Rp 577,812 milyar).

KPK menyatakan, masih membutuhkan keterangan sejumlah pihak terkait penyelidikan dugaan korupsi ini. Sebab, KPK menemukan sejumlah masalah dalam penerbitan SKL. Salah satunya, terkait ketidaksesuaian antara jaminan yang diberikan obligor kepada BPPN. Namun, BPPN tetap memberikan SKL kepada obligor.