SHARE

Jakarta – Ikatan Alumni (ILUNI) UI pecah kongsi. Satu kubu mensupport hak angket pada KPK, sesaat kubu satunya menampik. Kubu-kubu itu adalah ILUNI UI Tubuh Hukum yang mensupport hak angket KPK serta ILUNI UI yang menampik hak angket KPK.

Anggota Dewan Pertimbangan ILUNI UI Dipo Alam menyebutkan, tidak ada yang terbelah dalam organisasi itu. Cuma saja penekanan maksud yang berlainan.

” Bila saya sich saksikan pandangannya sesungguhnya dasarnya sama. Cuma penekanannya yang mungkin saja terlihat berlainan. Menurut saya, bila dari ILUNI UI itu kan ada hasrat untuk mengoreksi DPR dengan hak angketnya dalam usaha antikorupsi, ” tutur Dipo saat dihubungi, Minggu (9/7/2017).

” Saya ingin UI dapat menghadirkan diri terlebih alumninya janganlah lupa, mereka jadi alumni, jangan pernah UI dirugikan dalam perbincangan antarsesama, ” sambungnya.

Dipo menyayangkan tidak ada dewan pertimbangan yang menerangkan pada orang-orang ada ketidaksamaan penyampaian pendapat dari organisasi alumni universitas beralmamater kuning itu. Menurut dia, ILUNI UI serta ILUNI Tubuh Hukum UI tidak terbelah.

” Mereka semuanya sama kok. Dalam arti cuma menginginkan menguatkan KPK serta penegak hukum yang lain. Janganlah jadi instansi can do no wrong. Saat ini hati nurani digunakan dengan dengan jernih. Gawat ya kita mengkritik DPR. Mengapa tidak? Ini negara demokrasi namun tanggung jawabnya semasing, ” jelas Dipo.

Apabila memanglah ada dualisme organisasi, Dipo memohon untuk selekasnya dikerjakan. Dipo menerangkan, perkumpulan alumni UI yang sah yaitu ILUNI UI karna disahkan lewat musyawarah nasional yang diadakan pada pertengahan 2016 kemarin.

” Menurut irit saya, ketemu melakukan perbaikan organisasi dengan baik, selalu berjuang apa yang dikerjakan oleh mereka. Kita mengharapkan korupsi mesti teratasi dengan baik, ” papar Dipo.

Baca Juga  Bamsoet: KPK Nyantai Aja, Jangan Ribet

Dipo melihat semakin lebih baik alumni UI yang menginginkan menyuarakan gagasannya dalam pergerakan politik tidak membawa nama organisasi ILUNI UI, tetapi nama pribadi jadi alumni UI. ” Dalam pergerakan politik, bila ILUNI ingin bergerak, bergeraklah dengan nama ILUNI atau alumni UI, tidaklah perlu bawa siapapun juga, ” ucapnya.

Terlebih dulu, ILUNI UI Tubuh Hukum menyebutkan supportnya pada pansus hak angket KPK. Menurut Sekjen ILUNI UI Tubuh Hukum, Achmad Nur Hidayat, jika KPK terasa benar, instansi antirasuah itu tidaklah perlu terasa takut.

” Korupsi adalah kejahatan mengagumkan yang perlu diberantas. Tetapi memberantas kejahatan korupsi mesti dengan beberapa cara yang adil serta beradab sesuai sama konstitusi NKRI, ” tutur Achmad dalam info tertulisnya, Kamis (6/7).

Disamping itu, ILUNI UI lewat ketuanya Arief Budhy Hardono menyebutkan kalau pemakaian hak angket oleh DPR dapat menghalangi penuntasan masalah e-KTP yang tengah dikerjakan oleh KPK.