SHARE

JAKARTA – Sebagian kepala daerah di Indonesia protes kebijakan zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) karna dipandang menghambat siswa untuk bersekolah.

Termasuk juga Gubernur Bali yang disebutkan Direktur Jenderal Pendidikan Basic serta Menengah (Dikdasmen) Kemendikbud, Muhammad Hamid telah melayang-layangkan surat pada pihaknya berkaitan hal itu.

” Gubernur Bali telah kirim surat ke kami, kami juga mengerti itu jadi problem untuk daerah yang kepadatan penduduknya selalu berkembang seperti Bali, Bandung, Makassar, Batam, dan sebagainya. Ketentuan zonasi itu bukanlah harga mati, dapat dikerjakan penyesuaian bila ada anak yg tidak memperoleh sekolah. ”

” Serta yang perlu lakukan penyesuaian yaitu kepala daerah, ” tuturnya di Jakarta, Senin (10/7/2017).

Hamid mengatakan ketetapan itu tertuang dalam Permendikbud Nomor 35 tentang kebijakan zonasi itu.

” Telah dijelaskan dalam permendikbud itu mengatakan keterlibatan kepala daerah dalam penyesuaian. Telah terang kepala daerah juga ikuta lakukan operasional permendikbud, bila ada anak yg tidak bisa sekolah di daerahnya dapat dibantu pemda, ” tukasnya.

Baca Juga  Soal Tudingan Full Day School Mematikan Kegiatan Madrasah Diniyah Ini Jawaban Mendikbud