SHARE

Polri dan Komisi III DPR mewacanakan pembentukan Detasemen Khusus Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor). Rencana pembentukan Densus Tipikor dari Mabes Polri tersebut semakin menguat, diapresiasi berbagai elemen masyarakat. Pembentukan Densus Tipikor disebut-sebut sebagai salah satu bentuk penguatan dari Polri.

Jika Densus Tipikor Polri sudah terbentuk, maka tupoksi atau tugas, pokok dan fungsi dari Densus Tipikor tersebut bisa sepadan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Artinya, Densus Tipikor bisa mengambil-alih peranan KPK. Sebab sebagai lembaga ad-hoc, KPK tidak selamanya diperlukan. KPK bisa sewaktu-waktu dibubarkan.

Terkait rencana pembentukan Densus Tipikor ini, Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengaku setuju dengan wacana tersebut. “Tapi jangan sampai pengaturannya rebutan lalu terjadi moral hazard dan kepentingan,” ujar Fadli Zon, kemarin.

tito
Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian dan Wakapolri Komjen Pol Syafruddin saat raker dengan Komisi III DPR. Densus Tipikor menguat.

Rebutan kepentingan yang dimaksud Fadli, yakni penegak hukum dan korupsi menjadi alat politik dan tebang pilih. “Itu sering kali terjadi. Kritik ini perlu disampaikan institusi penegakan hukum, hukum jadi alat politik,” tegas politikus Partai Gerindra tersebut.

Sebenarnya menurutnya, wacana pembentukan Detasemen Khusus Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) bukan hal baru. Namun kala itu, yang dipilih membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lantaran Polri dan Kejaksaan dinilai rawan diintervensi kekuataan politik dan kekuasaan.

“Maka dibentuklah KPK, yang diharapkan bisa bersifat independen dan mempercepat pemberantasan korupsi,” kenang Fadli Zon, terkait pembentukan KPK di tahun 2002 lampau.

Dorongan pembentukan Densus Pemberantasan Korupsi muncul setelah Kapolri Jenderal Tito Karnavian mendapat sejumlah kritikan dari anggota Komisi III DPR tentang belum efektif dan efisiennya Polri dalam penanganan kasus korupsi.

tito2
Fadli Zon. Dukung Densus Tipikor Polri

Tito merespon kritik tersebut dengan memberikan penjelasan tentang adanya sejumlah kendala, sehingga lembaganya belum efektif dan efisien atau maksimal dalam penanganan kasus korupsi. Dalam paparannya itu, ia menyampaikan pemikirannya untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Korupsi.

Baca Juga  BPK Sebut KPK Lakukan Tujuh Dugaan Penyelewengan Keuangan, KPK Kini Tangkap Auditor BPK

Wacana itu pun didukung komisi III DPR, khususnya terkait alokasi anggaran. Selain dukungan anggaran, Komisi III DPR menyampaikan kepada Kapolri, bahwa Detasemen Khusus Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini akan diberikan kewenangan yang sama dengan KPK, seperti tunjangan kesejahteraan anggota Densus Tipikor, sarana prasarana, serta tunjangan operasional penyelidikan dan perkara korupsi.

Struktur dan personil anggota Densus Tipikor Polri ini, nantinya akan diisi oleh anggota kepolisian terbaik, dan memiliki komitmen yang tinggi terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi.