SHARE

Jakarta – PPP tidak demikian menyoalkan Pemilu kembali pada UU lama bila kajian RUU Pemilu mandek dengan kata lain deadlock. Cuma saja, harus pemerintah mesti menerbitkan Perppu untuk mengatur Pemilu serentak.

” Bila kembali pada UU lama, harus pemerintah mesti menerbitkan Perppu bila ingin digerakkan karna saat penyelenggaraan Pemilu sangatlah dekat hingga tidak mungkin saja membiarkan KPU mission impossible karna telah waktunya bagian digerakkan, ” ucap Ketum PPP Romahamurmuziy (Romi) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (11/7/2017).

Tetapi, kembali pada UU Pemilu lama serta Perppu bila kajian RUU Pemilu betul-betul tak ada titik temu. Romi berpandangan, pilihan menghadap ke UU lama kecil karna masih tetap ada mekanisme voting di Paripurna.

” Namun bila bicara titik temu, kajian di Pansus serta paripurna, bila musyawarah tidak dapat dengan mufakat kan ingin voting juga ada. Saya lihat peluang deadlock masih tetap cukup jauh karna masih tetap ada voting, ” tutur Romi.

Pilihan pengambilan ketentuan gosip krusial RUU Pemilu dengan voting tergantung dinamika yang berlangsung dalam Pansus. Romi yakin pemerintah takkan kembali pada UU lama karna juga akan menyebabkan beban politik pada pemerintah sendiri.

” Saya mempunyai optimisme pemerintah miliki hasrat merampungkan UU ini karna beban politik terdiri dengan semua parpol di banding pemerintah sendiri, ” katanya.

Demikian halnya masalah pilihan menerbitkan Perppu. Romi mengharapkan tidaklah sampai diterbitkan Perppu untuk mengatur Pemilu serentak.

” Jangan pernah Perppu. Ini toh yang masih tetap ganjalan masalah presidential threshold saja jadi hanya satu aspek. Bila tidak voting, mufakat saja, ” tuturnya.

Seperti di ketahui, sekarang ini gosip krusial RUU Pemilu belum ditetapkan. Pemerintah tawarkan tiga pilihan jika tidak ada juga perjanjian dalam RUU Pemilu. Satu diantaranya kembali pada UU lama.

Baca Juga  Putusan Paripurna Konstitusional, yang WO Silakan ke MK Ungkap PDIP

” Atau bila tak ada perjanjian serta inginnya musyawarah mufakat, pemerintah miliki tiga pilihan. Pilihan pertama terima bersama anggota Pansus DPR musyawarah mufakat, ” tutur Mendagri Tjahjo Kumolo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (10/7).

” Terima putusan hari Kamis karna ada problem krusial dibawa ke paripurna untuk di ambil ketentuan, atau pemerintah kembalikan ada UU lama. Toh, UU lama sama juga tidak ada perubahan, ” sambungnya.

Ada juga, gosip krusial RUU Pemilu yang belum juga di ambil ketentuan yaitu :
1. Pengaturan dapil DPR
2. System Pemilu
3. Cara konversi suara
4. Ambang batas capres (presidential threshold)
5. Ambang batas parlemen (parliamentary threshold)