SHARE

JAKARTA — Pemerintah dipandang lakukan pengambilalihan wewenang dengan menyerahkan pembuatan alat peraga kampanye serta baliho calon kampanye Penentuan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 ke Komisi Penentuan Umum (KPU).

Pengamat politik Muchtar Effendi menyebutkan, peranan orang-orang madani di ambil oleh pemerintah dengan lakukan hal itu. Diluar itu, hal itu dipandang menyingkirkan esensi demokrasi.

” Menurut saya ada seperti pengambilalihan wewenang, peranan dari orang-orang madani ke state atau pemerintah, ” tutur Pengamat Politik Muchtar Effendi saat dihubungi Republika. co. id, Selasa (11/7).

Ia menerangkan, KPU itu mewakili negara. Bila KPU memonopoli masalah instrumen kampanye, itu sama juga dengan negara ambil peranan orang-orang. Ia mengatakan, itu makin menyingkirkan esensi dari demokrasi.

” Substansi demokrasi itu kan sebenarnya berikan ruangan semaksimal mungkin saja ke orang-orang madani kan. Bukanlah tingkatkan ikut serta negara. Bila negara menguasai itu kan otoriter. Untuk apa pemilu demokrasi bila negara otoriter? ” ucap Muchtar.

Baca Juga  Terlalu Pagi Bagi Kami Bicara Capres Ungkap Demokrat