SHARE

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Roy Suryo menyayangkan pernyataan pemerintah yang akan kembalikan ketentuan pemilu ke Undang-Undang Pemilu lama bila kajian Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu tidak usai.

Sebab, DPR serta pemerintah telah menyempatkan diri demikian lama untuk membahasnya, bahkan juga beberapa biaya telah di habiskan juga.

Tetapi, bila mesti kembali pada UU Pemilu lama, menurut Roy, presidential threshold tidak dapat sekali lagi dipakai. Sebab, Mahkamah Konstitusi (MK) sudah mengambil keputusan pemilu berjalan serentak.

Dengan terdapatnya unsur keserentakan itu, jadi kehadiran presidential threshold dinilai tidak logis karna kondisi politik Pemilu 2014 berlainan dengan Pemilu 2019.

” Maka dari itu kembali pada putusan MK. Bermakna tidak ada threshold. Berarti sama juga dengan kembali pada saran Partai Demokrat yang menyebutkan kalau tidak ada (presidential) threshold untuk melakukan putusan MK-nya, ” tutur Roy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/7/2017).

Tetapi, ia mengharapkan kajian RUU Pemilu tetaplah dapat dikerjakan tidak ada voting hingga dapat mengakomodasi kebutuhan semuanya pihak.

” Tidak apa-apa kembali namun sayang sekali. Bila kami sayang sekali karna sayang uang rakyat. Telah pernah lama jalan berbulan-bulan serta pada akhirnya kembali pada undang-undang lama. Mending tidak usah saja ada kajian sekalian, usai, ” tutur Roy.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo terlebih dulu yakini legitimasi pemilu tetaplah tinggi walau nanti sangat terpaksa mesti memakai undang-undang lama.

Sebab, sampai sekarang ini, pemerintah serta DPR belum juga dapat mengesahkan UUg Pemilu yang baru karna alami kebuntuan waktu mengulas lima gosip krusial.

Lima gosip itu yaitu parliamentary threshold, system pemilu, sebaran kursi per daerah penentuan, cara konversi nada, serta presidential threshold.

” Undang-undang yang lama sama juga. Tidak ada perubahan, sama, yang dibicarakan sama kok, ” tutur Tjahjo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/7/2017).