SHARE

Ketua Panitia Spesial (Panus) RUU Pemilu, Lukman Edy, menilainya begitu rawan apabila kajian RUU Pemilu tetaplah buntu berkaitan point ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold.

Bila tidak menjangkau perjanjian, jadi pada akhirnya kembali pada undang-undang lama.

Menurutnya, juga akan ada implikasi politik yang besar apabila pemilu 2019 kembali memakai undang-undang yang lama, sebab juga akan terdapat banyak pihak yang punya potensi menyangsikan keabsahannya.

” Itu yang menurut kami baiknya dijauhi karna implikasi politiknya itu, ya kelak. Pemilu dapat orang ragukan. Pemilu presiden, pemilu legislatif kan tidak bisa satu komponen orang-orang juga yang menyangsikan azas konstitusionalitasnya, ” tutur Lukman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/7/2017).

Karenanya, ia menyebutkan, sekarang ini semuanya pihak yang berkaitan tengah berusaha merampungkan Undang-undang Pemilu.

Ia mengakui sudah mengklarifikasi pernyataan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang pernah menyebutkan akan kembalikan ke undang-undang lama apabila kajian RUU buntu karna gosip presidential threshold.

Menurut Lukman, pernyataan Tjahjo waktu itu bukanlah adalah satu dorongan, namun implikasi bila kajian RUU sekarang ini tidak usai.

Ia memberikan, bila empat hal dari lima gosip krusial dapat dikerjakan pembahasannya, jadi hari ini RUU Pemilu telah dapat di tandatangani karna gosip presidential threshold dapat diserahkan ke Paripurna pada 20 Juli yang akan datang.

Ke-4 gosip krusial yang gagasannya juga akan dikerjakan pembahasannya pada hari ini adalah parliamentary threshold, sebaran kursi perdaerah penentuan, system pemilu, serta cara konversi nada ke kursi.

” Telah, dapat. Bila pansus menyetujui di tandatangani naskah, presidential threshold diserahkan ke Paripurna, tetaplah dapat di tandatangani, ” tutur Lukman.