SHARE

Presiden Joko Widodo malas ikut serta berkaitan panitia spesial hak angket Komisi Pemberantasan Korupsi yang tengah bergulir di Dewan Perwakilan Rakyat.

Sebab, Jokowi terasa hal tersebut adalah domain DPR, bukanlah eksekutif.

” Presiden itu dalam domain kekuasaan eksekutif tidak masuk legislatif, ” kata Staf Spesial Presiden bagian Komunikasi Johan Budi, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (10/7/2017).

Johan menyatakan, Jokowi baru juga akan turun tangan jika memanglah mempunyai domain untuk lakukan itu. Umpamanya, bila KPK juga akan dibubarkan.

Johan mengakui sempat membaca pernyataan anggota DPR masalah referensi pansus yang juga akan berbuntut pembubaran KPK.

” Nah, bila membubarkan KPK itu kan ada domain Presiden. Saat Presiden masuk domain kekuasaannya sebagai eksekutif, jadi dia juga akan menampik karna membubarkan itu tidak cuma melemahkan, membubarkan. Tentu Presiden tidak ingin, ” ucap Johan.

” Namun bila umum memohon presiden hentikan angket, engak dapat. Dari bagian tata negara tidak dapat. Karenanya haknya DPR, domain DPR, ” lebih bekas pimpinan KPK ini.

Sejumlah 396 guru besar yang tergabung dalam Guru Besar Antikorupsi, terlebih dulu memohon Presiden keluarkan pernyataan keras masalah hak angket DPR pada KPK.

Pansus Angket KPK tetaplah jalan walau dikritik beragam pihak. Pansus ini keluar pascapenyidikan masalah korupsi e-KTP oleh KPK yang menyeret beberapa anggota DPR.

Beberapa pakar yang tergabung dalam Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) menilainya, pembentukan Pansus Hak Angket KPK oleh DPR RI cacat hukum.

APHTN-HAN dengan Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Kampus Andalas membahas masalah pembentukan Pansus hak angket.

Kajian yang di tandatangani 132 pakar hukum tata negara semua Indonesia itu diserahkan ke KPK.