SHARE

Pemerintah meneror menarik diri dari kajian Rancangan Undang-Undang Pemilu bila prasyarat presidential threshold tidak cocok yang dikehendaki, yakni 20 % pencapaian kursi atau 25 % pencapaian nada nasional.

Menyikapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu serta Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menilainya, Komisi Penentuan Umum (KPU) sebagai pihak penyelenggara juga akan kewalahan membuat ketentuan Pemilu Serentak 2019.

Sebab, ketentuan yang digunakan untuk proses Pemilu Serentak 2019 masih tetap juga akan merujuk pada undang-undang sekarang ini.

” Saya percaya, bila kembali pada undang-undang lama, tentu KPU mesti berusaha keras membuat ketentuan tehnis bagian pemilu yang sesuai serta tidak bertentangan dengan keduanya, ” kata Titi, waktu dihubungi, Selasa (11/7/2017).

Diluar itu, lanjut Titi, pemilih akan kebingungan karna peilu di gelar dengan serentak, namun undang-undangnya memisahkan penentuan presiden serta penentuan legislatif.

” Contoh masalah pendaftaran pemilih yang saatnya dibedakan. Apakah berarti juga akan ada dua kesibukan pemutakhiran data pemilih, bila cuma sekali pemutakhiran jadi bagaimana menyinkronkannya? Itu hal yang kesannya begitu tehnis tetapi memiliki kandungan kompleksitas sendiri, ” kata Titi.

Sesaat, Ketua Panitia Spesial RUU Pemilu Lukman Edy menyebutkan, juga akan ada implikasi politik yang besar bila Pemilu 2019 kembali memakai undang-undang yang lama.

Menurutnya, juga akan terdapat banyak pihak yang punya potensi menyangsikan keabsahannya.