SHARE

Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra juga akan menuntut Undang-Undang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi jika ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold tidak dihapuskan.

” Bila tetaplah ada, berapakah % juga angkanya, jadi peluang besar saya juga akan jadi orang pertama yang juga akan menguji pasal-pasal presidential threshold itu ke Mahkamah Konstitusi, ” kata Yusril dalam info tertulisnya, Minggu (10/7/2017).

Sekarang ini, kajian RUU Pemilu pada pemerintah serta DPR masih tetap buntu. Satu diantaranya karena sebab perbincangan masalah presidential threshold.

Pemerintah dengan PDI-P, Golkar serta Nasdem menginginkan memakai ketentuan lama, yakni parpol atau paduan parpol mesti mengantongi 20 % kursi DPR atau 25 % nada sah nasional untuk mengusung calon presiden serta wapres.

Parpol beda seperti Gerindra, PKS, PKB, PAN, PPP serta Hanura masih tetap berusaha mencari jalan tengah dengan kurangi presidential threshold di angka sekitaran 10 %. Sesaat, Partai Demokrat menginginkan presidential threshold 0 % atau dihapuskan.

Yusril sendiri menilainya, presidential threshold memanglah telah semestinya dihapuskan karna Mahkamah Konstitusi mengambil keputusan pemilu legislatif serta pemilu presiden jalan serentak.

Pemakaian hasil pemilu legislatif 2014 untuk pemilu presiden 2019 dinilai tidak relevan.

” Bila presidential threshold tetaplah ada, berapakah juga angka persentasenya, jadi ketentuan itu yaitu inkonstitusional bertentangan dengan Pasal 22E UUD ’45, ” ucap Ketua Umum Partai Bln. Bintang ini.

Yusril juga mengingatkan kalau efeknya juga akan begitu fatal jika MK membatalkan ketetapan presidential threshold dalam UU Pemilu.

Terlebih, bila putusan MK itu keluar sesudah pilpres di gelar. Pilpres 2019 juga akan dipandang inkonstitusional karna di gelar berdasar pada UU Pemilu yang dibatalkan MK.

” Bila pilpres itu inkonstitusional, jadi hancur leburlah negara ini sebab pemimpin negaranya tidak memiliki legitimasi untuk menggerakkan roda pemerintahan, ” ucap Yusril.

” Bila presidennya inkonstitusional, jadi tiap-tiap orang memiliki hak untuk membangkang pada pemerintah, ” kata dia.