SHARE

Penetapan kenaikan tunjangan pimpinan serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang digelindingkan kurun waktu dekat membuat anggota DPRD DKI Jakarta dapat terima Rp 80 juta per bulannya.

” (Sekarang ini) per bln. sekitaran Rp 70 (juta) -an, ” kata Sekretaris Dewan DPRD DKI Jakarta Muhammad Yuliadi didapati
original:
ditemui
suggestion:

di Lebak Bulus, Senin (10/7/2017).

Yuliadi menyebutkan, kenaikan tunjangan itu sekitaran 20 % dari pendapatan sekarang ini. Bila dirinci, keseluruhan Rp 70 juta adalah keseluruhan dari beberapa macam pos tunjangan, yaitu uang representasi, tunjangan keluarga, tunjangan beras, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan alat kelengkapan, tunjangan alat kelengkapan beda, tunjangan komunikasi intensif, serta tunjangan reses.

Kenaikan tunjangan itu tetaplah berpatok pada uang representasi yang besarnya sama juga dengan upah gubernur yaitu Rp 3. 000. 000. Ketua DPRD memperoleh Rp 3. 000. 000, Wakil Ketua memperoleh Rp 2. 400. 000 serta anggota memperoleh Rp 2. 250. 000.

” Nah ini mendatang ada uang tunjangan reses. Tunjangan reses itu 7 kali uang representasi, ” kata Yuliadi.

Uang reses itu cuma dapat di terima bila anggota dewan ikuti reses yang jadwalnya telah diputuskan yaitu 3x satu tahun. Dalam mengambil keputusan kenaikan kelak, perda juga akan ambil kenaikan untuk grup daerah dengan keuangan tinggi.

” Di PP kan maksimum lima kali tunjangan yang saat ini. Kita gunakan kriterianya daerah intestitas tinggi. Tinggi bermakna tujuh kali uang representasi, ” kata Yuliadi.

Menurut Yuliadi, kenaikan yang tertuang dalam Ketentuan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 ini tidaklah terlalu penting. Sebab, basic sebagai patokan yaitu uang representasi atau upah gubernur, tetaplah Rp 3. 000. 000.

” Bila untuk kebutuhan DKI sich segitu. Tidaklah terlalu signifikanlah terkecuali bila yang dirubah upah pokok gubernur, ” tuturnya.