SHARE

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebutkan, pemerintah siap hadapi peluang tuntutan uji materi yang dilayangkan pihak yg tidak senang dengan pengesahan Rancangan Undang-Undang Pemilu.

DPR pada akhirnya mengesahkan RUU Pemilu pada rapat paripurna yang selesai, Jumat (21/7/2017) dinihari.

” Masalah kelak ada elemen orang-orang atau anggota parlemen yg tidak senang, ya silahkan. Ada mekanismenya lewat MK, ” kata Tjahjo, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Walau pengambilan ketentuan diwarnai tindakan walk out dari empat fraksi di DPR, menurut Tjahjo, dengan kelembagaan, UU itu sah.

” Hingga, tak akan keluar opini kalau pemerintah serta DPR menghalangi pemilu legislatif serta pemilu serentak, ” kata dia.

Ia menyebutkan, yang terutama sekarang ini, KPU jadi instansi penyelenggara pemilu dapat mulai lakukan bagian pemilu.

” Ketentuan KPU serta Bawaslu dasarnya yaitu undang-undang yang disahkan dalam paripurna malam hari ini. Sikap pemerintah, beberapa hal yang telah baik dipertahankan atau ditingkatkan, yang belum juga prima, telah kami sempurnakan sepanjang sembilan bln. oleh Pansus, ” kata Tjahjo.

Diwarnai tindakan ” walk out ”

Pengesahan RUU Pemilu lewat mekanisme yang panjang dalam rapat paripurna yang berjalan pada Kamis (20/7/2017) malam, sampai Jumat (21/7/2017).

Ketentuan di ambil sesudah empat fraksi yang pilih RUU Pemilu dengan pilihan B, yakni presidential threshold 0 %, lakukan tindakan walk out.

Dengan hal tersebut, DPR lakukan aklamasi untuk pilih pilihan A, yakni presidential threshold sebesar 20 % kursi DPR atau 25 % nada nasional, karna peserta rapat paripurna yang bertahan datang dari enam fraksi yang menyepakati pilihan A.

” Paket A kita ketok dengan aklamasi. Selanjutnya saya persilakan Mendagri untuk mengemukakan pandangan pemerintah, ” tutur Ketua DPR Setya Novanto yang memimpin paripurna.

Agenda voting untuk mengesahkan RUU Pemilu diwarnai tindakan walk out sesudah empat fraksi menilainya system presidential threshold 20-25 % bertentangan dengan konstitusi, dalam hal semacam ini prinsip keserentakan Pemilu 2019.