SHARE

JAKARTA — Pemerintah sudah menerbitkan ketentuan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) No 2 Th. 2017 jadi perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Th. 2013 mengenai Organisasi Orang-orang (Ormas). Tentang penerbitan itu, Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla menyebutkan, penerbitan Perppu ini sesuai dengan keadaan nasional.

” Penilaiannya karna bila lewat undang-undang umum kan lama pembahasannya, sedang keadaan nasional ini butuh, namun itu kan suatu hal undang-undang juga, ” tutur Jusuf Kalla di Gedung Nusantara IV MPR/DPR RI, Rabu (12/7).

Jusuf Kalla menerangkan, penerbitan Perppu ini adalah satu langkah untuk menindak ormas yang tidak mematuhi serta tidak cocok dengan izin. Dia menganalogikan, penerbitan Perppu ini sama seperti dengan keadaan satu perusahaan yang tidak cocok dengan izin jadi dapat dibubarkan. ” Itu tentu bebrapa umum saja, ada mahasiswa tidak cocok dengan ketentuan bisa dipecat, sama itu, umum saja, ” kata JusufKalla.

Terlebih dulu, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj mengemukakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah di tandatangani Ketentuan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) mengenai Ormas untuk membubarkan ormas yang dinilai radikal. ” Perppu (Pembubaran ormas radikal) telah di tandatangani Presiden, ” tutur Said Aqil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (11/7).

Baca Juga  Olly Dondokambey: Jangan Suka-sukanya KPK