SHARE

Ketika kasus e-KTP mulai meledak orang banyak menduga jika kemudian akan terjadi kegaduhan politik.

Hal tersebut dimungkinkan karena dugaan keterlibatan banyak tokoh penting dalam kasus proyek e-KTP milik Kemendagri tersebut.

Pada kenyataannya, setelah kasus e-KTP ini pun telah melewati dua kali persidangan di PN Tipikor Jakarta, secara umum situasi perpolitikan nasional masih kondusif.

Tak ada keriuhan yang berarti, apalagi chaos politik.

Tak ada guncangan politik, atau turbulensi politik.

Mengapa? Dalam pandangan Wakil Presiden Jusuf Kalla, karena kasus ini sudah ditangani sesuai mekanismenya, yakni melalui proses hukum.

Walau begitu, Wapres mengisyaratkan jika kasus yang diduga merugikan negara Rp 2,314 triliun tersebut dinilai akan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan juga partai politik.

“Bahwa nama baik DPR dan partai-partai pasti ada masalah, pasti. Tapi tidak akan terjadi turbulensi, karena jika ketua DPR terjerat, banyak orang antre untuk menggantinya, tidak susah mencari penggantinya,” ujar JK.

kukikuik

Dalam perkara dugaan korupsi proyek e-KTP Kemendagri ini,  Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dukcapil Kemendagri Sugiharto didakwa bersama-sama pengusaha  Andi Agustinus alias Andi Narogong selaku penyedia barang/jasa pada Kemendagri.

Berikutnya, Isnu Edhi Wijaya selaku Ketua Konsorsium Percetakan Negara RI (PNRI), Diah Anggraini selaku Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri dan Drajat Wisnu Setyawan selaku Ketua panitia pengadaan didakwa melakukan korupsi pengadaan pekerjaan e-KTP Namun, dia menambahkan, kasus yang diduga merugikan negara Rp 2,314 triliun tersebut dinilai akan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan juga partai politik.

Baca Juga  KPK Harus Usut Bocornya BAP Markus Nari

“Bahwa nama baik DPR dan partai-partai pasti ada masalah, pasti. Tapi tidak akan terjadi turbulensi, karena jika ketua DPR terjerat, banyak orang antre untuk menggantinya, tidak susah mencari penggantinya,” ujar pria yang kerap disapa JK ini.

Dalam perkara e-KTP Kemendagri ini  Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dukcapil Kemendagri Sugiharto didakwa bersama-sama Andi Agustinus alias Andi Narogong selaku penyedia barang/jasa pada Kemendagri.

Berikutnya, Isnu Edhi Wijaya selaku Ketua Konsorsium Percetakan Negara RI (PNRI), Diah Anggraini selaku Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri dan Drajat Wisnu Setyawan selaku Ketua panitia pengadaan didakwa melakukan korupsi pengadaan pekerjaan e-KTP 2011-2012.

nasru

Pada Juli-Agustus 2010, DPR mulai melakukan pembahasan Rencana APBN 2011, Andi Agustinus beberapa kali bertemu  Anas Urbaningrum dan Nazaruddin karena dianggap representasi Partai Demokrat dan Golkar yang dapat mendorong Komisi II menyetujui e-KTP.

Setelah beberapa kali pertemuan DPR menyetujui anggaran e-KTP dengan rencana besar tahun 2010 senilai Rp 5,9 triliun yang proses pembahasannya akan dikawal fraksi Partai Demokrat dan Golkar dengan kompensasi Andi memberikan fee kepada anggota DPR dan pejabat Kemendagri.

Anas Urbaningrum juga sempat diperiksa penyidik KPK pada 11 Januari 2017.

Ada nama besar lain yang sempat disebut Nazaruddin, yakni Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Jafar Hafsah, yang diperiksa KPK pada 5 dan 21 Desember 2016.

habsah

Jafar Hafsah membantah turut ‎menerima aliran dana proyek pengadaan e-KTP pada 2011-2012 di Kementerian Dalam Negeri. Dia berdalih masih duduk di Komisi IV saat anggaran proyek itu dibahas bersama Komisi II DPR.

“E-KTP itu saya ada di Komisi IV. Sedangkan e-KTP itu ada di Komisi II. Jadi saya tidak paham persis daripada e-KTP dan perjalanannya,‎” ujar Jafar usai pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Senin, 5 Desember 2016.

Baca Juga  Gamawan Fauzi Bohong, Honor Pembicara Cuma 1,5 Juta, Bukan 5 Juta/Jam

Selain Jafar Hafsah, Nazaruddin menyebutkan pihak lain yang menerima aliran dana tersebut, yakni dari kementerian; mantan Menteri Keuangan era SBY, Agus Martowardojo, yang pernah diperiksa KPK pada 1 November 2016.

Pada pemeriksaan tersebut, Agus menegaskan juga membantah tudingan itu. Dia mengaku justru dia-lah yang menolak kontrak skema tahun jamak atau multiyears, bukan Sri Mulyani.

agusmarto

“Saya juga dengar ada kalimat bahwa saya jadi Menkeu menggantikan Sri Mulyani 20 Mei 2010, sebelum ini ada penolakan multiyears contract oleh Sri Mulyani. Saya katakan di dalam file tidak ada penolakan dari Sri Mulyani, yang ada ketika multiyears contract mau diajukan ke Menkeu, diajukan 21 Oktober 2010, dan di 13 Desember 2010 ditolak oleh saya,” tutur Agus.

Ketua DPR Setya Novanto juga menegaskan dirinya tidak menerima apa pun dari kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP.

“Saya demi Allah kepada seluruh Indonesia, bahwa saya tidak pernah menerima apa pun dari e-KTP,” ujar pria yang karib disapa Setnov itu.