SHARE

Hingga 100- tahun Indonesia merdeka, yakni 2045, utang bunga dari kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) belum lunas. Negara masih harus menanggung jatuh tempo kira-kira sampai Rp 145 triliun.

Per tahun, utang membayar utang bunganya saja pemerintah harus menggelontorkan dana sekitar Rp 7 triliun.

Sangat tragis, mengingat pengemplang BLBI menikmati hasil korupsi dengan mesin uang yang selalu mengalir dalam bisnisnya.

blbik1

Oleh karena itu, belajar dari kasus-kasus besar yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi, sangat dibutuhkan adanya dukungan dari pemerintah khususnya presiden, agar kasus BLBI ini benar-benar bisa dituntaskan.

Kalau tidak, KPK justru yang akan dikriminalisasi dan dihancurkan oleh konglomerat pengemplang BLBI yang sekarang menguasai rantai gurita bisnis di Indonesia.

Presiden Jokowi harus mendukung penuh dan menjamin proses hukum tanpa intervensi ke KPK.

Sekarang ini masyarakat mengapresiasi keberanian KPK untuk membuka kembali kasus BLBI.

Pengungkapan kembali kasus yang sudah berusia 15 tahun itu sudah menjadi tuntutan masyarakat.

blbikjoik

KPK harus benar-benar berani untuk mengungkap kasus yang merupakan kejahatan korupsi ekonomi terbesar di NKRI.

BLBI perlu dituntaskan dengan alat bukti baru (novum). Sekarang ini KPK telah menemukan bukti baru yaitu Surat Keterangan Lunas (SKL).

SKL itu menjadi pintu masuk yang akurat mengusut korupsi Rp 138,442 triliun.

SKL adalah pembayaran lunas ke kementerian keuangan.

Korupsi BLBI adalah kejahatan ekonomi yang memperburuk ekonomi Indonesia saat ini.

Bagaimana tidak, korupsi ekonomi ini berlipat, setelah , dugaan manipulasi jaminan aset, hingga menipu dalam keterangan lunas.

Bilangnya sudah lunas tapi sebetulnya belum.

Inilah korupsi ekonomi yang berkembang biak, dan aktornya sekarang yang menguasai perekonomian Indonesia.

Baca Juga  Cicak vs Banteng, Babak Baru Perseteruan KPK vs PDIP