SHARE

Presiden Joko Widodo mengharapkan Mahkamah Kehormatan Dewan bekerja profesional dan objektif. Jokowi berharap tidak ada intervensi dari pihak mana pun.

Kendati demikian Jokowi mengaku tak habis pikir, mengapa mekanisme sidang MKD yang menghadirkan Ketua DPR Setya Novanto digelar tertutup. Berbeda dengan persidangan yang menghadirkan Menteri ESDM Sudirman Said dan Presdir Freeport Indonesia Maroef Syamsuddin yang digelar secara terbuka, sehingga ditayangkan secara langsung oleh hampir seluruh stasiun televisi.

Terkait dengan persidangan MKD yang digelar terbuka dan tertutup itu sebenarnya presiden tak perlu heran. Bahkan terkesan aneh kalau Jokowi masih merasa heran.

Sesuai aturan perundang-undangan sidang MKD harus dilangsungkan tertutup. Ini diatur dalam UU MD3. Namun, jika berkaitan dengan tata tertib (tatib) persidangan, maka sidang bisa dilakukan secara terbuka. Hal ini juga tergantung keinginan dari saksi yang dimintai keterangan.

Secara juridis formal sidang MKD diwajibkan tertutup. Itu juga untuk menjaga marwah MKD. Namun secara juridis psikologis sidang bisa dilakukan tertutup sebab aturan di tatib membuka ruang untuk itu.

Anggota MKD bisa memperdebatkan keinginan saksi yang menghendaki sidang terbuka karena dimungkinkan dalam tatib, dengan ketentuan harus tertutup sesuai aturan undang-undang. Dalam hal ini ‘power game’ yang menentukan. Mestinya, aturan terdahulu harus mengikuti aturan yang dibuat kemudian.

Disayangkan tidak ada yang menyampaikan ketentuan persidangan MKD tersebut kepada Jokowi. Mungkin karena presiden juga sudah keburu marah-marah. Jokowi geram karena pencatutan namanya dalam upaya perolehan saham Freeport Indonesia. Jokowi ora sudi dicatut namanya. Itu melanggar kepatutan, kepantasan, etika, dan kedaulatan negara.

Presiden Jokowi sebelumnya meminta Freeport melepas lebih besar sahamnya untuk pemerintah Indonesia. Pemerintah akan membeli sebagian saham Freeport melalui Antam atau Inalum. Namun, sebagian pakar meragukan Freeport akan memberikan sahamnya lebih besar ke pemerintah Indonesia.

Seandainya pun ada pelepasan saham Freeport dalam waktu dekat, seperti diwajibkan dalam kesepakatan sebelumnya, diyakini bahwa saham-saham tersebut akan diborong oleh induk perusahaan Freeport di AS yakni Freeport McMoran Inc.

Jokowi bersikeras tidak akan melakukan pembahasan perpanjangan kontrak karya Freeport hingga sebelum 2019. Presiden bahkan bertekad tidak akan memberikan perpanjangan izin operasi bagi Freeport saat kontraknya berakhir pada 2021 mendatang, meski Freeport masih memiliki opsi hingga 2041.