SHARE

Presiden Joko Widodo dimaksud telah meneken ketentuan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) yang juga akan memudahkan pemerintah dalam membubarkan organisasi massa.

Hal semacam ini di sampaikan Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj selesai berjumpa dengan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (11/7/2017).

Said Aqil menyebutkan, dalam pertemuan yang berjalan tertutup itu, ikut dibicarakan masalah usaha pemerintah membubarkan ormas anti-Pancasila.

Lantas, Presiden mengemukakan kalau dianya telah di tandatangani Perppu jadi usaha membubarkan ormas itu.

” Perppu telah di tandatangani Presiden, ” kata Said Aqil selesai pertemuan dengan Jokowi.

Menurut Aqil, Perppu itu juga akan diumumkan pada Kamis besok. Tetapi, Said Aqil tidak ajukan pertanyaan ke Jokowi apakah juga akan ada sekali lagi ormas yang juga akan dibubarkan terkecuali Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

” Saya tidak nanya. Bila kurang saya saran sekali lagi kelak, ” ucap Said Aqil.

Kompas. com masih tetap berusaha menginformasi pernyataan Said Aqil ini pada pihak Istana.

Terlebih dulu, sejumlah 14 organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam yang tergabung dalam Instansi Persahabatan Ormas Islam (LPOI) memanglah menekan pemerintah selekasnya mewujudkan gagasan pembubaran HTI serta ormas radikal anti-Pancasila yang lain.

Tetapi, berdasar pada Undang-Undang Nomor 17 Th. 2013 mengenai Ormas mengatur kalau pembubaran ormas mesti lewat mekanisme pengadilan.

Oleh karenanya, pemerintah didesak untuk selekasnya menerbitkan perppu untuk memudahkan mekanisme pembubaran ormas.

Terkecuali PBNU, 13 ormas Islam yang lain yang memberi pernyataan sikap yaitu Al-Irsyad Al-Islamiyah, Al Washliyah, Persatuan Umat Islam (PUI), Persatuan Islam (PERSIS), Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI), Mathla’ul Anwar, Yayasan Az Zikra, Al-Ittihadiyah, Ikatan Dai Indonesia (IKADI), Rabithah Alawiyah, Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI), Nahdlatul Wathan serta Himpunan Bina Mualaf Indonesia (HBMI).

Koordinator Tim Pembela HTI Yusril Ihza Mahendra terlebih dulu optimis pihaknya akan menang bila pemerintah meniti jalur pengadilan untuk membubarkan HTI.

Pasalnya, pemerintah tidak meniti sistem pembubaran ormas yang ditata Undang-undang No 17 Th. 2013 mengenai Organisasi Kemasyarakatan.

Mengenai pihak HTI menyanggah anti-Pancasila. Mereka terasa tidak sempat lakukan aktivitas yang tidak mematuhi hukum.