SHARE

Staf Spesial Presiden Bagian Komunikasi Johan Budi menyebutkan, Presiden Joko Widodo tidak cemas citranya rusak karna manuver Panitia Spesial Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Keanggotaan Pansus Angket KPK didominasi oleh fraksi partai pendukung pemerintah.

” Oh tidak (cemas). Malah Presiden menginginkan berikan deskripsi kalau semuanya mesti dikerjakan dengan konstitusional, ” kata Johan, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (10/7/2017).

Johan menyebutkan, Presiden akan tidak mengintervensi ketentuan DPR dalam membuat serta menggerakkan Pansus Angket KPK.

Argumennya, hal tersebut bukanlah lokasi eksekutif, tetapi legislatif.

Setelah itu, Johan mempersilakan umum untuk memberi penilaian.

” Punya pengaruh atau tidak (pada citra Jokowi) ya itu umum yang menilainya. Namun mesti diberi tahu umum itu, tempat Presiden tidak dapat masuk kedalam. Itu kan bukanlah partai. Ketentuan DPR itu, ” tutur Johan.

Menurut Johan, Presiden baru juga akan ikut serta bila memanglah mempunyai domain karenanya.

Umpamanya, bila referensi Pansus berbuntut usaha pembubaran pada KPK, jadi Presiden juga akan menampiknya.

” Nah bila membubarkan KPK itu kan ada domain Presiden. Saat Presiden masuk domain kekuasaannya sebagai eksekutif, jadi dia juga akan menampik karna membubarkan itu tidak cuma melemahkan, membubarkan. Tentu Presiden tidak ingin, ” tutur Johan.

Nyaris semuanya parpol pemerintah mensupport hak angket pada KPK, yaitu PDI-P, Golkar, Nasdem, Hanura, PPP serta PAN.

Cuma PKB, parpol pendukung pemerintah yang belum juga kirim anggotanya ke Pansus Angket KPK, dengan PKS serta Demokrat.