SHARE

Dalam kisruh rekaman illegal terkait makelar saham Freeport, Ketua Mahkamah Konstitusi (2008-2013) Mahfud MD menilai bisa jadi peran Menteri ESDM Sudirman Said lebih merusak daripada Ketua DPR Setya Novanto. Apalagi Sudiman Said dikendalikan oleh Jusuf Kalla, Wapres RI.

“Dlm ribut2 Freeport ini bs sj peran SS lbh destruktif daripada Novanto. Oleh krn itu novanto hrs ditindak tegas. SS pun hrs segera diproses,” kata Mahfud lewat akun Twitter yang dipantau Selasa (08/12/2015).

Sudirman Said, kata Mahfud, melanggar UU No. 4/2009 tentang konsentrat dan menjamin perpanjangan kontrak Freeport secara otomatis, sebagaimana yang dikabarkan pernah dia janjikan ke petinggi Freeprot. UU No. 4/2009 tersebut melarang sistem kontrak.

Dengan diberlakukannya UU tersebut, otomatis kontrak Freeport sudah berakhir dan tidak boleh diperpanjang dengan sistem kontrak.

“Sebenarnya berdasar UU No. 4/2009 kontrak dengan Freeport sudah selesai, tak bisa diperpanjang dengan sistem kontrak,” jelasnya.

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014, proses renegosiasi perpanjangan KK Freeport hanya bisa dilakukan dua tahun sebelum kontrak berakhir, yakni pada 2019. Namun Chairman Freeport-McMoran James Robert Moffett dan Direktur Utama PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin sangat agresif melobi Presiden, dan Ketua DPR dengan tujuan mengupayakan perpanjangan KK Freeport.

Setya Novanto, sebagai Ketua DPR tidak setuju dengan rencana itu. Padahal peran Setya Novanto sangat diperlukan oleh geng Sudirman Said yang dibekingi Jusuf Kalla, untuk mengubah UU no. 4 tahun 2009 tentang Minerba. SEmentara untuk PP no. 74 tahun 2014, Sudirman Said, bisa meloloskannya dengan mudah karena ada factor Jusuf Kalla, meski Mengko Rizal Ramli giat melarangnya.

Hanya Sudirman Said terlalu buru-buru dalam mengumumkan kesepakatannya dengan Freeport, padahal hal itu melanggar PP no. 74 tahun 2014. Hal itu terlihat pada siaran pers yang dilakukan ESDM pada 8 Oktober 2015, jika PT Freeport Indonesia (PTFI) dan Pemerintah Indonesia, menurut Sudirman said dan Jim Bob seperti dirilis oleh nasdaq.com dan esdm.go, telah sepakat untuk memperpanjang kontrak karya Freeport di Indonesia.

Mendengar hal itu Setya Novanto sebagai Ketua DPR RI, menggerakkan Komisi VII untuk menelisik kasus itu. Lantaran ketahuan melanggar hukum dan merasa dijegal Setya Novanto dari DPR, maka Sudirman Said pun langsung mengungkap kasus rekaman illegal itu. Berbakal dukungan politis dari Jusuf Kalla, dan dukungan media yang dimiliki Surya Paloh lewat Metro TV, Sudirman Said pun maju terus sebagai boneka cantik buatan Jusuf Kalla.