SHARE

Kisruh rekaman illegal yang menimpa Setya Novanto telah menjadi pengadilan public. Ketua DPR yang diadukan berdasarkan bukti dari rekaman illegal yang dibuat Maroef Syamsudin, Presdir Freeport, dikuliti habis-habisan. Padahal Setya Novanto, tengah memperjuangkan Freeport agar tak semena-mena melanggar hukum seperti yang yang dilakukan dalamkongkalikong antara Preskom Freeport, James Moffett dengan Menteri ESDM Sudirman Said, 8 Oktober 2015.

Dalam kesepakatan yang illegal tersebut, Sudirman Said terang-terangan menjanjikan kontrak karya Freeport dapat dilakukan lebih cepat dari seharusnya. Padahal sesuai amanat Peraturan Pemerintah njo. 74 tahun 2014, renegosiasi perpanjangan kontrak karya Freeport baru bisa dilakukan pada 2019. Di sini jelas, Freeport tengah mempercepat upaya terlarang itu agar kontrak karya bias disepakati.

Lalu mengapa mereka tidak mau tahun 2019? Alasannya banyak diungkap secara teknis karena masalah investasi yang aman dan persiapan proyek penambangan yang butuh waktu. Mereka seperti tak peduli jika hal itu melanggar PPno. 74 tahun 2014 tersebut.

Untuk diketahui, pada tahun 2019 nanti akan terjadi pemilihan presiden baru. Saat itu, bisa saja Jokowi tidak terpilih lagi. Namun yang jelas, setelah pilpres 2019, Jusuf Kalla sudah tidak jadi wakil presiden lagi karena sudah dua kali ia menjadi wakil presiden (2004-2009 dan 2014-2019). Hal ini membuat posisi JK pada saat renegosiasi pada 2019 nanti akan sangat lemah untuk memperjuangkan kepentingannya.

JK bisa dianggap orang yang paling berkepentingan untuk mempercepat proses renegosiasi itu karena akan memiliki andil selama ia menjabat sebagai Wakil Presiden RI seperti saat ini. Apalagi JK sebagai orang yang sangat tertarik brminat soal kontrak-kontrak di Freeport.

Mulai dari pembangunan smelter, pembangunan PLTA, hingga sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Freeport untuk pengembangan di Papua, semua bisa disediakan oleh perusahaan yang dimiliki oleh JK. Ingat JK menguasai Grup Bosowa yang memasok semen, dan menguasai power plant.

Dalam rekaman illegal yang dibuat oleh Maroef Syamsudin dan digunakan oleh Sudirman Said, terlihat jelas peran “Darmawangsa” yang ingin menguasai proyek-proyek besar itu dengan harga tinggi yang mencekik leher Freeport. JK yang habis-habisan keluar dana dalam pilpres lalu tentu ingin balik modal dengan memenangkan banyak tender proyek di Freeport. JK tidak bisa menunggu hal itu dilakukan pada 2019 karena saat itu, ia akan tersingkir dari kursi Wakil Pressiden. Jadi wajar JK adalah monster yang ada di belakang kasus rekaman illegal ini.