SHARE

Menarik mencermati pernyataan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon yang secara lantang berani menyebut Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) sebagai biang keladi kisruh makelar saham PT Freeport yang kini masih diproses di Majelis Kehormatan Dewan (MKD).

“Jusuf Kalla yang mengendalikan ini, yang ribut di antara pemerintah,” katanya kepada media saat isu tersebut mulai mencuat. Politikus sekelas Fadli tentu tak bakal berani asal bicara.

Bahwa ada kekuatan besar yang sedang bertarung berebut 20% saham Freeport juga diakui oleh Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli. Dia menyebut dengan istilah ‘geng’. Pakar hukum Mahfud MD pun bicara soal geng di balik perseteruan akbar ini. Sayangnya, baik Rizal maupun Mahfud tak berani menyebut nama di media.

Bahkan, Mahfud secara pribadi menolak bicara lebih jauh soal geng ini ketika ditantang untuk mengungkapnya. Argumen pria Madura ini, dirinya bukan anggota geng sehingga tak pantas membicarakannya. Dia hanya mau bicara dari sisi hukum, sesuai dengan kepakarannya. Hanya Fadli yang tegas menyebut nama pengusaha asal Makassar itu.

Sebagai pihak yang lebih netral, ada baiknya menganalisis data dari pembicaraan Riza Chalid dalam rekaman Makelar Saham Freeport yang tengah ramai itu.

Kata broker minyak tersebut, “Pak, kalau gua, gua bakal ngomong ke Pak Luhut: janganlah ambil 20%, ambillah 11%, kasihlah Pak JK 9%. Harus adil, kalau enggak, ribut.” Dari pernyataan Riza ini, sebenarnya nama presiden Jokowi tidak masuk pihak yang menerima saham. Yang menerima divestasi saham hanya kelompok atau geng Luhut Pandjaitan dan Wapres Jusuf Kalla.

Supaya jelas, divestasi 30% saham Freeport menjadi milik BUMN 10% (atau tepatnya 9,3%) dan sisanya (+-20%) diserahkan ke swasta dalam negeri karena BUMN belum memiliki kemampuan finansial yang cukup. 20% saham inilah yang menjadi rebutan pengusaha kakap dalam pembicaraan tersebut.

Indikasi selanjutnya bahwa JK terlibat di belakang layar masih bisa kita telusur dari pernyataan Riza. “Saya ikut masuk ke Dharmawangsa ini, cost yang mereka bawakan sudah, tapi masih gedean mereka porsinya. Terlalu lama mereka itu boros. Saya yakin Freeport pasti jalan. Kalau sampai Jokowi nekat nyetop, jatuh dia,” kata Riza dalam rekaman yang diperdengarkan di MKD.

Mudah mengetahui bahwa yang dimaksud Dharmawangsa adalah kelompok Jusuf Kalla bersama para pengusaha Makassar. Rumah pribadi JK berada di Jalan Dharmawangsa Jakarta Selatan. Dirut PT Freeport Indonesia Ma’roef Syamsuddin, perekam pembicaraan, juga berasal dari Makassar.

Jusuf Kalla dikenal sebagai tokoh Makassar yang juga dekat dengan orang-orang sedaerah. Syafrudin, ajudan Wapres JK (2004-2009), juga berasal dari sana. Nama Syafrudin turut disebut Riza sebagai polisi yang bergerak bersama Budi Gunawan untuk memenangkan Jokowi-JK pada Pilpres 2014 lalu.

Riza mengaku membiayai pernikahan mewah anak Syafrudin yang mantan ajudan Jk saat menjabat sebagai Wapres periode 2004-2009. Syafruddin kini menjabat Kepala Lembaga Pendidikan Polri (Kalemdikpol) dengan pangkat Komisaris Jenderal (Komjen). Jabatan ini sebelumnya dipegang oleh Komjen Budi Gunawan yang sedianya naik jabatan sebagai Kapolri, sebelum dibatalkan Presiden Jokowi pada Februari 2015.

Jusuf Kalla juga sangat ngotot supaya smelter Freeport dibangun di Papua. Hal ini berbeda dengan Jokowi yang ingin di Gresik dengan memanfaatkan lahan milik PT Petrokimia sehingga biayanya lebih murah.

JK bakal dapat durian runtuh jika smelter dibangun di Papua. Infrastruktur di sana tentu masih kacau-balau, sehingga dibutuhkan pembangunan massif (seperti jalan, gedung dll). Membangun smelter tentu butuh semen dan semua tahu siapa pemilik pabrik semen yang menguasai Indonesia bagian timur. Jika di Gresik, semen Bosowa tak berpeluang karena sudah ada pabrik semen di situ. Sangat wajar jika kelompok Dharmawangsa berkepentingan atas isu Makelar Saham yang heboh ini.

Sepertinya, inti kisruh soal Makelar Saham Freeport adalah ketidaksepakatan satu kelompok dengan ulah Menkopolhukam Luhut Panjdaitan yang melobi Bos Freeport James R Moffet.  Luhut adalah nama yang paling banyak disebut dalam pembicaraan tersebut. Ada pihak yang dianggap melampaui kewenangannya untuk turut mengatur bagi-bagi saham Freeport. Hal ini membuat berang pihak “yang merasa lebih berhak.”

Menteri ESDM Sudirman Said tak mungkin berani mengungkap isu yang super sensitif seperti ini tanpa motif kuat. Dia rupanya ingin memperjuangkan orang yang telah berjasa mengangkatnya, dan orang itu tentu bukan Luhut yang kata Riza bakal dilobi untuk berbagi rejeki dengan Jusuf Kalla supaya tidak ribut. Sudirman pun tak mungkin mengambil resiko melawan Ketua DPR tanpa mendapat beking yang pantas.

“Saya protes, masa saya dapat 9 persen saja? mustinya lebih dong,” ujar JK beberapa waktu lalu dan disambut gelak tawa orang-orang disekitarnya.

Banyak orang bicara serius yang dibalut canda, terutama bagi orang yang malu-malu kucing. Apakah JK pun seperti itu? Bagaimana mungkin Luhut yang hanya seorang menteri ingin jatah lebih besar dari Wapres?

Keberadaan JK dibalik kisruhnya “Makelar Saham Freeport” ini juga dikuatkan pernyataan mantan Presiden Megawati Sukarnoputri yang juga Ketua Umum PDIP.

“Yang berantem sekarang kan bagiannya dari Pak Kalla. Dengerin ya pak,” kritik dia dalam sambutan di acara Simposium Kebangsaan Refleksi Nasional Praktek Konstitusi dan Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, di Gedung Nusantara IV, Jakarta‎, Senin (7/12/2015).

Ke depan, Ketua Umum PDIP ini berharap anak buah JK tidak berantem terus. Hal itu penting demi kemajuan bangsa Indonesia yang dicita-citakan.

“Sudahlah jangan berantem. Yang namanya politisi-politisi sekarang kan berantem terus. Bagaimana bisa maju negara ini,” sindirnya.