SHARE

JAKARTA – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan kontrol pada Rohayati (ROH), Kepala Dinas Peternakan Propinsi Jawa Timur.

Kontrol ini berkaitan status ‎Rohayati yang diputuskan jadi tersangka masalah suap berkaitan proses pekerjaan pengawasan serta pemantauan oleh DPRD Jawa Timur (Jawa timur) pada proses Ketentuan Daerah serta pemakaian biaya di Prov Jawa timur th. 2017.

” Hari ini ROH kami check jadi tersangka untuk lengkapi berkas, ” ucap Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, Jumat (21/7/2017).

Sekian waktu lalu, Senin ‎ (17/7/2017) penyidik telag mengecek anak buah dari Rohayati yaitu Iswahyudi, Kasie Mencegah Penyakit Hewan Dinas Peternakan Prov Jawa Timur serta Kurnia Ruslina, Kasie Obat Hewan Dinas Peternakan Prov Jawa Timur.

Mereka di check untuk lengkapi berkas dari Rohayati supaya selekasnya rampung serta dapat dilimpahkan ke step penuntutan.

Seperti di ketahui, dua dari SKPD di bawah Komisi B DPRD Jawa timur yaitu Dinas Pertanian serta Dinas Peternakan terlilit masalah sangkaan suap berkaitanpelaksanaan pekerjaan pengawasan serta pemantauan prov jawa timur mengenai pemakaian biaya th. 2017.

Dalam masalah ini KPK mengambil alih uang Rp150 Juta dari hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Senin, 5 Juni 2017 lantas di Jawa Timur. Uang Rp150 Juta itu didapat dari ruangan kerja Ketua Komisi B, Moch Basuki.

Disangka, uang suap Rp150 Juta adalah sisi dari pembayaran triwulanan ke-2 dengan keseluruhan prinsip fee sebesar Rp600 juta di tiap-tiap kepala dinas berkaitan.

Ada enam orang tersangka yang sudah diputuskan, yaitu, Ketua Komisi B DPRD Jawa timur, Mochmmad Basuki ; Kadis Pertanian Propinsi Jawa timur, Bambang Heryanto ; Kadis Peternakan Propinsi Jawa timur, Rohayati ; Ajudan Bambang Heryanto, Anang Basuki Rahmat ; dan dua staf DPRD tingkat 1‎, Rahman Agung serta Santoso.

Baca Juga  Margarito: Sinting, Ada Persoalan Tata Negara Fundamental di Negeri ini

Jadi pihak pemberi Bambang Heryanto, Anang Basuki Rahmat serta Rohayati didugakan tidak mematuhi Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b serta atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Th. 1999 seperti dirubah Undang-Undang Nomor 20 Th. 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedang jadi pihak yang disangka terima, Mochammad Basuki, Santoso serta Rahman Agung didugakan tidak mematuhi Pasal 12 huruf a atau b serta atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Th. 1999 seperti sudah dirubah Nomor 20 Th. 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP