SHARE

Saat  ini masih terjadi perdebatan terkait kaidah hukum mengenai alat bukti, perolehan alat bukti dan bentuk hubungan hukum yang melahirkan kewenangan  untuk memperoleleh alat bukti tersebut.  Apalai jika melihat kasus Kejaksaan Agung yang mencoba menjerat Setya Novanto dengan pasal permufakatan jahat berdasarakan alat bukti rekaman illegal yang dilakukan oleh Maroef Sjamsoeddin Juni 2015 lalu di Jakarta.

Dalam kaidah hukum, hal itu disebutkan sebagai “Exclusionary Rules”. Dari penelusuran, “Exclusionary Rules” sendiri baru mulai disebut tahun 1961 pada kasus Mapp vs Ohio. Pada perkara itu, muncul suatu kaidah hukum terkait perolehan alat bukti berupa pentingnya menegakkan dan mengefektifkan  larangan atas penggeledahan dan penyitaan yang bertentangan dengan hukum.

Untuk menjamin itu, pengadilan tidak akan membiarkan aktivitas inkonstitusional dalam penggeledahan dan penyitaan alat bukti. Pengadilan bahkan berupaya untuk memberikan efek takut kepada pelaku aparat yang menyimpang, dalam bentuk menolak seluruh alat bukti yang diperoleh aparat hukum secara tidak sah.

“Exclusionary Rules” dalam kasus Mapp vs Ohio dijabarkan mengandung empat tipe pelanggaran. Yakni, penggeledahan dan penyitaan yang melanggar Amandemen Keempat (terkait perlindungan hak milik pribadi), pengakuan yang diperoleh dengan melanggar Amanden Kelima dan Keenam (terkait prinsip Non-Self Incrimination) , kesaksian yang diperoleh dengan cara melanggar hukum, dan bukti lainnya yang diperoleh secara melawan hukum yang penggunaannya dapat melanggar prinsip “Due Process of Law”.

Jadi dalam kasus Setya Novanto yang tengah disidik oleh Kejaksaan Agung jelas tergambar jika alat bukti, berupa rekaman percakapan yang dilakukan oleh Maroef Sjamsoeddin kepada Setya Nobanto dan M. Riza Chalid secara diam-diam telah melanggar prinsip-prinsip tersebut. Menurut Syaiful Bakhri, pakar hukum pidana dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, hal ini jelas berbahaya jika diterapkan. Apalagi di kemudian hari bisa menjadi cara-cara baru bagi aparat penegak hukum dalam memperoleh alat bukti. Untuk itu alat bukti yang berdasarakan rekaman illegal tadi, harus ditolak.