SHARE

Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat Reda Manthovani menyarankan penguatan ketentuan distribusi sampah dalam periode pendek sampai menengah lewat ketentuan gubernur (pergub) atau dalam periode panjang lewat ketentuan daerah.

Dia menyebutkan, penguatan ketentuan distribusi sampah itu meliputi sampai dilegalkannya penarikan iuran warga.

” Jadi tempo hari kami memperoleh info uang hasil pungli ini kan tuturnya ingin dipakai untuk kepentingan operasional penambahan seperti untuk sopir, uang makan. Ya telah legalkan saja dengan pergub atau perda, ” tutur Reda pada Kompas. com, Minggu (9/7/2017).

Dia menerangkan, dengan dibuatnya basic hukum itu, jadi uang yang di ambil dari warga terang untuk mendukung penambahan service.

” Jadi bila telah legal, uang itu tidak di nikmati oknum-oknum spesifik saja. Namun ini masuk kas pemda (pemerintah daerah), ” kata Reda.

Reda menyebutkan, alur ini sama seperti dengan system yang diaplikasikan untuk hindari pungutan parkir liar di Jakarta.

” Jadi yang perlu ada basic hukum. Mumpung masih tetap menjabat, Pak Djarot kuatkan lah pergub, ” ucap Reda.

Seperti di ketahui, tiga oknum dari Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administratif Jakarta Barat terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pada Rabu (5/7/2017). Tiga oknum yang diamankan yaitu seseorang pegawai negeri sipil (PNS) berinisial VM serta dua orang anggota petugas perlakuan fasilitas serta prasarana umum (PPSU) atau yang seringkali dimaksud ” pasukan oranye ” berinisial AH serta IM.

Tim Saber Pungli Jakarta Barat sudah terima aduan warga tentang ada pungli waktu pengambilan sampah oleh beberapa anggota pasukan oranye mulai sejak sebagian minggu kemarin. Dua oknum anggota pasukan oranye yang diamankan adalah koordinator ditempat pembuangan sesaat (TPS) Kembangan.