SHARE

Mulai sejak sembilan tahun yang lalu, semua warga negara Indonesia mempunyai hak untuk memperoleh info umum dengan diundangkannya Undang-Undang Tahun 14 Tahun 2008 mengenai Keterbukaan Info Umum (KIP).

Pasal 3 huruf a serta e UU itu mengatakan kalau ketentuan ini menanggung tiap-tiap warga negara untuk ketahui argumen dikeluarkannya kebijakan umum, terlebih yang merubah hajat hidup orang banyak.

Satu diantara argumen pengambilan satu kebijakan seperti dikeluarkannya satu izin umumnya dituangkan didalam kajian, biasanya berupa kajian sosial ataupun lingkungan hidup. Tetapi, pertanyaannya, mengapa kajian ini jadi begitu perlu untuk di ketahui umum?

Kebijakan inklusif dari sistem partisipatif

Rencana rasio praktis mengandaikan manusia memiliki maksim hingga bisa membedakan mana yang benar atau tidak. Contoh, mengambil itu salah.

Maksim ini lalu dipandang berbentuk universal hingga pantas dinormakan jadi satu ketentuan untuk mengatur hidup manusia. Tetapi, pada praktiknya, pemakaian rencana ini dicurigai berbentuk totaliter yang memarjinalkan grup spesifik.

Misalnya yaitu Perda Kota Tangerang No 8 Tahun 2005 yang memetik kontra karna membatasi perempuan tidak untuk keluar malam. Baiknya, satu etika adalah klaim intersubyektif (orang-orang), bukanlah jadi klaim subyektif, dimana klaim cuma dilontarkan berdasar pada subjektifitas individu.

Untuk hindari subyektivitas didalam pembentukan etika berbentuk kebijakan, dibuatlah instrumen perlindungan hukum dengan preventif. Instrumen ini adalah perlindungan hukum yang bisa dipakai oleh umum sebelumnya dikeluarkannya kebijakan oleh petinggi negara. Satu diantara memiliki bentuk yakni partisipasi umum.

UU No 26 Tahun 2007 mengenai Tata Ruangan adalah satu diantara UU yang memberi ruangan pada umum untuk menyuarakan gagasannya dalam pengaturan gagasan tata ruangan. Pada step ini, umum bisa menyebutkan keberatannya jika pengaturan tata ruangan merugikan orang-orang yang lebih luas.

Agar umum bisa berperan serta lewat cara menyebutkan keberatan, memerlukan info tentang gagasan tata ruangan itu. Lewat mekanisme begini, meskipun belum juga seutuhnya deliberatif serta partisipatif, satu kebijakan diinginkan memiliki klaim intersubyektif, yang menyimpan banyak kebutuhan di dalamnya (inklusif).

Kajian jadi prasyarat kebijakan

Kurang pada kebijakan yang inklusif, sesudah Deklarasi Rio De Janeiro tahun 1992, setiap kebijakan mesti mengintegrasikan prinsip pembangunan berkepanjangan.

Rencana ini telah dinormakan didalam hukum positif Indonesia lewat Undang-Undang No 32 Tahun 2009 mengenai Perlindungan serta Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dalam ketentuan itu ditata kalau setiap kebijakan, gagasan, serta program (KRP) mesti di buat berdasar pada kajian lingkungan hidup strategis (KLHS), agar KRP di pastikan sudah mengintegrasikan rencana pembangunan berkepanjangan. Berarti, satu KRP dibuat mesti memerhatikan bukan sekedar pembangunan yang memberi keadilan untuk generasi yang saat ini, namun juga memberi keadilan untuk generasi mendatang.

Secara singkat, kebijakan tidak cuma mesti disadari dengan intersubyektif namun juga etika itu mesti mengkomodir juga kebutuhan yang beda yakni lingkungan hidup dan generasi mendatang, lewat instrumen yang bernama kajian.

Transparan serta partisipatif

Baiknya, untuk mejadi basis kebijakan yang inklusif, kajian mesti berbentuk obyektif. Tetapi, bukanlah mustahil, satu KLHS atau kajian yang lain yang melandasi satu kebijakan di buat dengan cara yang diinginkan si pembuat. Konsekwensinya, seperti satu kebijakan, kajian dapat berbentuk eksklusif serta subyektif bergantung hasrat si pembuatnya.

Alih-alih satu kebijakan berupaya mengakomodasi kebutuhan umum luas, lingkungan, serta generasi mendatang lewat pembuatan kajian, pengaturan kajian dari satu kebijakan juga tertutup. Secara singkat, baik kebijakan serta kajian yang melandasi, disusun dengan tidak transparan. Hal semacam ini membuat maksud pembuatan kajian tidak terwujud.

Kasus-kasus kritikal seperti reklamasi Teluk Jakarta serta semen Kendeng digantungkan lanjutannya pada kajian yang akhirnya tertutup. Bukannya hasilkan kebijakan yang obyektif serta inklusif dengan didasarinya kajian, kebijakan bisa jadi lebih menghimpit (oppressive). Lebih kronis, kajian yang tertutup bisa mengaburkan muka coreng kebijakan yang sesungguhnya.

Menurut Pakar Hukum Lingkungan Kampus Indonesia Andri Manfaat Wibisana, saat ada ketidakpastian ilmiah (kontroversi) disuatu kebijakan, contoh reklamasi Teluk Jakarta, ketentuan tidak dapat didasarkan seutuhnya pada landasan ilmiah. Hingga, sistem pengambilan ketentuan sebaiknya dikerjakan dengan terbuka serta kolektif, dan sudah memperhitungkan semuanya gosip sebagai perhatian.

Berkaitan keterbukaan, keadilan prosedural sudah disiapkan UU No 14 Tahun 2008. Penjaminan hak setiap warga negara untuk ketahui tidak cuma rancangan satu kebijakan namun juga kajian maupun risalah yang melandasinya mesti selekasnya diimplementasikan.

Dengan info awal yang didapat, diinginkan umum bisa memakai haknya untuk berperan serta, mengkritik satu kebijakan serta kajiannya. Keinginannya, kebijakan serta kajian yang melandasi peroleh kesahihan karna ada perjanjian kolektif di dalamnya.