SHARE

Ketua Bagian Jalinan serta Kajian Strategis PP GP Ansor Nuruzzaman memohon pemerintah selekasnya mewujudkan gagasan pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Pasalnya mulai sejak pengumuman gagasan pembubaran HTI pada 8 Mei 2017, pemerintah dinilai belum juga lakukan langkah konkret pada organisasi kemasyarakatan (ormas) yang dipandang berideologi anti-Pancasila itu.

Menurut Nuruzzaman, pemerintah butuh mewujudkan gagasan pembubaran lewat penerbitan Ketentuan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

” Pemerintah mesti selekasnya melakukan tindakan tegas pada HTI. Menurut saya, langkah itu dapat dikerjakan dengan penerbitan Perppu, ” tutur Nuruzzaman, dalam satu diskusi bertopik ‘Pembubaran HTI serta Amanat Konstitusi Kita’, di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Senin (10/7/2017).

Diluar itu, lanjut dia, penerbitan Perppu dapat jadikan pintu masuk untuk pemerintah untuk menindak tegas ormas-ormas radikal serta anti-Pancasila yang lain.

Menurut Nuruzzaman, sekarang ini bukan sekedar HTI yang dipandang jadi ormas radikal serta anti-Pancasila.

” Perppu itu dapat dipakai untuk membubarkan ormas radikal serta anti-Pancasila yang lain, ” tutur dia.

Hal seirama juga disibakkan oleh Direktur Muslim Moderate Society Zuhairi Misrawi.

Menurutnya, pemerintah butuh lakukan langkah hukum yang tegas untuk membubarkan HTI serta menindak ormas radikal yang lain.

Zuhairi menjelaskan, pasca-reformasi, pemerintah relatif lakukan pembiaran serta tidak tegas pada ormas-ormas radikal pro kekerasan.

Keadaan itu pada akhirnya membuat ormas-ormas radikal tumbuh subur di Indonesia.

” Memerlukan langkah hukum yang tegas. Sampai kini, terutama saat reformasi, berlangsung pembiaran oleh pemerintah pada grup radikal. Ormas radikal serta ormas yang pro kekerasan tumbuh subur, ” tutur Zuhairi.

Diluar itu, kata Zuhairi, organisasi orang-orang berbasiskan keagamaan yang dinilai cukup moderat juga mesti bertindak dalam menghindar penebaran ideologi radikal, seperti khilafah yang diyakini oleh HTI.

Sebab, satu ideologi akan tidak mati walau organisasi yang menaunginya telah dibubarkan oleh pemerintah.

” Berkaitan ideologi, kita butuh juga menyadarkan mereka, memberi pemahaman kalau Pancasila itu tidak bertentangan dengan Islam sesuai sama hasil Muktamar NU th. 1984 di Situbondo. Jadi pekerjaan NU tidak berhenti cuma di pembubaran saja, ” kata dia.