SHARE

Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menyebutkan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat meniti jalur pengadilan bila tidak sepakat dengan pembentukan Pansus Hak Angket KPK yang dibuat DPR.

Ketentuan membuat hak angket, kata dia, janganlah dilawan dengan politik, namun lewat jalur hukum.

” Ketentuan itu telah ada. Bila KPK tidak sepakat, dia bawa ke pengadilan, persoalkan ketentuan DPR sah atau tidak sah, ” kata Yusril, dalam rapat dengan Pansus Hak Angket KPK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/7/2017).

Yusril menyebutkan, dalam sistem hukum itu, beberapa pakar dapat dihadirkan ke persidangan untuk memberi pandangan.

Bila perlu, KPK bisa memohon putusan sela.

Dengan hal tersebut, aktivitas Pansus dapat dihentikan sesaat sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetaplah.

” Bertanding di pengadilan. Alasantatif kita di situ nah menurut saya itu yang fair. Jadi satu instansi hukum ya kita lakukan perlawanan gunakan beberapa cara hukum juga, bukanlah langkah politik, ” kata bekas Menteri Sekretaris Negara itu.

Yusril menilainya, apa yang dikerjakan KPK, dengan menampik datang ke rapat Pansus, tidak positif. KPK mempermasalahkan legalitas Pansus.

Walau sebenarnya, menurut Yusril, yang memastikan legal atau tidaknya Pansus yaitu pengadilan.

” Janganlah membuat opini, kurang baik jadinya. Bila ada ketentuan hukum, dilawan dengan hukum juga. Jadi itu mengedukasi orang-orang agar taat pada hukum, ” tutur Yusril.

Pansus Angket KPK tetaplah jalan walau dikritik beragam pihak.

Pansus ini keluar pasca-penyidikan masalah korupsi e-KTP oleh KPK yang menyeret beberapa anggota DPR.

Sejumlah 396 guru besar yang tergabung dalam Guru Besar Anti-korupsi, terlebih dulu memohon Presiden keluarkan pernyataan keras masalah hak angket DPR pada KPK.

Beberapa pakar yang tergabung dalam Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) juga menilainya, pembentukan Pansus Hak Angket KPK oleh DPR RI cacat hukum.

APHTN-HAN dengan Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Kampus Andalas membahas masalah pembentukan Pansus Hak Angket.

Kajian yang di tandatangani 132 pakar hukum tata negara semua Indonesia itu