SHARE

Jakarta – Pemerintah lewat Mendagri Tjahjo Kumolo mewacanakan juga akan menggunkan UU Pemilu lama apabila RUU Pemilu yang tengah digodok DPR selalu deadlock. Menurut Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan, apabila Pemilu memakai UU lama jadi hal itu juga akan kembali jadi perbincangan.

Argumen kenapa kembali pada UU Pemilu lama dapat jadi perbincangan menurut Taufik karna dalam UU Pemilu lama belumlah ada ketentuan dari Mahkamah Konstitusi (MK) masalah pemilu serentak. Karenanya, dia lebih pilih menanti keterangan MK yang juga akan diundang oleh DPR.

” Semuanya pihak membutuhkan seperti pengertian filosofis mengapa itu ditetapkan (pemilu serentak), yang mengambil keputusan awal kan MK. Bila balik ke UU lama yang berlaku, yang lama kan belum juga serentak jadi debatable sekali lagi, ” tutur Taufik di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (11/7/2017).

Politisi PAN itu mengatakan sekarang ini tambah baik pihak pemerintah serta DPR untuk konsentrasi merampungkan gosip presidential threshold yang belum juga temukan titik temu. Sebab, menurut dia, semuanya pandangan masalah besaran presidential threshold benar. Taufik juga menyebutkan maju atau tidaknya demokrasi di Indonesia tidak dapat diukur dari besaran presidential threshold.

” Yang 0 % itu mesti kita hargai, karna pemilu serentak bagaimana kaitan dengan presidential threshold mesti di ambil referensi pemilu 2014 sesaat pemilu 2019 belumlah ada akhirnya. Pemerintah juga benar, dari 20 % itu jadi ada koalisi apabila mengacu pemilu 2014, ” sebut Taufik.

” Format (presidential threshold) 0 % atau 20 % itu bukanlah (ukuran) demokrasi maju atau tidak maju. Tidak sesuai sama itu, ” ujarnya.

Terlebih dulu, pemerintah tawarkan tiga pilihan jika tidak ada juga perjanjian dalam RUU Pemilu, satu diantaranya kembali pada UU Pemilu yang lama.

Baca Juga  Dari DPR, Markus Nari Jadi Tersangka e-KTP Kedua

” Bila tak ada perjanjian serta inginnya musyawarah mufakat, pemerintah miliki tiga pilihan. Pilihan pertama, terima bersama anggota Pansus DPR musyawarah mufakat, ” tutur Mendagri Tjahjo Kumolo di gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (10/7).

Pemerintah juga terima pilihan putusan pada pengambilan ketentuan tingkat I RUU Pemilu.

” Terima putusan hari Kamis (13/7) karna ada problem krusial dibawa ke paripurna untuk di ambil ketentuan, atau pemerintah kembalikan ada UU lama. Toh, UU lama sama juga tidak ada perubahan, ” sebutnya.