SHARE

Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga ad-hoc. Hal itu juga tercermin dalam persfektif parlemen. Pendirian atau pembentukan KPK tidak diatur dalam Undang Undang Dasar (UUD), adapun yang memayungi KPK hanyalah undang-undang (UU).

Oleh karena itu, seandainya ada wacana pembubaran KPK, bagaimana pun itu sah-sah saja dilontarkan. Pasalnya, ya itu tadi, KPK bukan lembaga yang diatur dalam UUD. KPK hanya lembaga atau institusi ad-hoc, yang bersifat sementara.

polri

Bercermin dalam persfektif UU tersebut, sah-sah juga seandainya ada rencana revisi dari undang-undang KPK, sebagaimana yang tengah diajukan oleh anggota dewan. Revisi UU KPK harus dianggap sebagai bagian dari penguatan lembaga antirasuah ini. “Jadi KPK semestinya tidak perlu risau menanggapi rencana revisi undang-undangnya,” ujar Lukman Edy, yang pernah menjadi Wakil Ketua Komisi II dan pimpinan Badan Penganggaran MPR itu.

Langkah DPR yang ingin merevisi undang-undang KPK, disebut Lukman Edy yang juga mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi itu, sebagai upaya perbaikan institusi anti korupsi.

jaksa

“Perspektif MPR, KPK itu lembaga yang tidak diatur dalam UUD, payung hukumnya ialah UU. Jadi sah saja jika DPR berkewajiban merevisi UU KPK guna melakukan perbaikan sesuai dengan kebutuhan hari ini,” ucap Lukman Edy.”KPK itu lembaga ad hoc yang dibantukan memberantas korupsi karena kejaksaan dan Polri tidak bekerja dengan baik,” jelas Lukman. “Kalau kejaksaan dan polri sudah bisa dijamin bekerja dengan baik, bekerjasama baik juga, KPK bisa saja tidak diperlukan lagi,” tegas Lukman Edy, yang Ketua Pansus RUU Pemilu itu.

kpk

Terkait masa waktu 14 tahun umur KPK setelah UU KPK disahkan, terhitung sejak tahun 2003, Lukman Edy menegaskan, terserah kepada DPR saja bentuknya. Sebagai lembaga ad hoc, Lukman berpandangan, tidak benar jika KPK akhirnya seolah menjadi lembaga yang anti bodi.

Baca Juga  Fahri Hamzah, Kasus e-KTP itu Semua Bohong

“Ini kan DPR sedang ber-exercise, salah satu exercisenya memantapkan dan memastikan KPK sembagai lembaga ad hoc. Jadi harus ada batasan umur atau masa waktunya. Terlebih menjadi lembaga yang super bodi. Tapi terserah DPR nanti bentuknya seperti apa,” jelas Lukman Edy.