SHARE

Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy mempersilakan grup yang akan menuntut Undang-Undang Pemilu. Menurutnya, hal tersebut merupaka hak tiap-tiap warga negara, termasuk juga anggota dari partai politik yang terasa dirugikan oleh ketetapan itu.

Cuma, ia mengingatkan supaya pihak yang akan menuntut menghormati pendapat pihak yang digugat.

” Kami pada saat kajian Undang-undang Pemilu telah lihat ada pakar tata negara katakan, presidential threshold itu dengan digelarnya pemilu serentak bermakna 0 %. Namun ada pula pakar tata negara yang tidak memiliki pendapat sekian, ” kata Romi, sapaan Romahurmuziy, di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Jumat (21/7/2017).

Ia juga menyebutkan, partainya juga akan senantiasa memonitor perubahannya bila nanti pasal presidential threshold dalam Undang-Undang Pemilu jadi diperkarakan. Sebab, lanjut Romi, bila presidential threshold dihapus, hal tersebut juga akan merubah kontelasi politik ke depan.

” Silahkan menuntut ke MK (Mahkamah Konstitusi) serta kami akan ikutilah, karenanya yang kelak memastikan arah perjalanan kita, ” tutur Romi.

Waktu di tanya apakah bila nanti MK mengambil keputusan presidential threshold dihapus PPP tetaplah juga akan mencapreskan Jokowi di pemilu 2019, Romi menjawab singkat.

” Kita saksikan kelak akhirnya ya, ” papar Romi.

Pengesahan RUU Pemilu lewat mekanisme yang panjang dalam rapat paripurna yang berjalan pada Kamis (20/7/2017) malam, sampai Jumat (21/7/2017). Ketentuan di ambil sesudah empat fraksi yang pilih RUU Pemilu dengan pilihan B, yakni presidential threshold 0 %, lakukan tindakan walk out.

Dengan hal tersebut, DPR lakukan aklamasi untuk pilih pilihan A, yakni presidential threshold sebesar 20 % kursi DPR atau 25 % nada nasional, karna peserta rapat paripurna yang bertahan datang dari enam fraksi yang menyepakati pilihan A.

” Paket A kita ketok dengan aklamasi. Selanjutnya saya persilakan Mendagri untuk mengemukakan pandangan pemerintah, ” tutur Ketua DPR Setya Novanto yang memimpin paripurna.

Agenda voting untuk mengesahkan RUU Pemilu diwarnai tindakan walk out sesudah empat fraksi menilainya system presidential threshold 20-25 % bertentangan dengan konstitusi, dalam hal semacam ini prinsip keserentakan Pemilu 2019.