SHARE

Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy, menilainya koalisi pemerintahan mesti melibatkan semuanya elemen orang-orang, termasuk juga umat Islam di dalamnya.

Itu juga, menurut Romi, sapaan Romahurmuziy, sebagai argumen PPP sebagai partai berazaskan Islam untuk mensupport Jokowi pada Pemilu 2019.

” Kesempatan ini kami beri support lebih awal bahkan juga jadi partai politik Islam kamilah yang pertama memberi support untuk memberi warna Islam lebih kental, ” kata Romi selesai tutup Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Jumat (21/7/2017).

Romi meneruskan, support PPP sebagai partai Islam pada Jokowi sekalian menepis kesangsian umum pada prinsip Jokowi dalam membela kebutuhan umat Islam di Indonesia.

Ia juga yakini konstiuen PPP yang nyaris semua beragama Islam jug terima pencapresan Jokowi di pemilu 2019.

Romi memberikan, support PPP sebagai satu diantara perwakilan grup Islam di Indonesia pada Jokowi yang diusung partai nasionalis, yaitu PDI-P, adalah histori yang berulang dalam perpolitikan Indonesia.

” Kami yakini kalau dengan menjaga ciri-khas PPP jadi wadah persatuan umat Islam, ini jadi warna sendiri karna negara ini sangat besar untuk diurus satu grup saja. karenanya ke depan yang diperlukan yaitu koalisi abang (merah-nasionalis) ijo (hijau-islam), ” lanjut dia.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) resmi mendaklarasikan pencapresan Presiden Jokowi di Pemilu 2019. Deklarasi itu di sampaikan segera Ketua Umum PPP Romahurmuziy dalam pidato politiknya di Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara, Jumat (21/7/2017).

” Penetapan capres dari PPP dengan resmi, PPP kembali mencalonkan Presiden Jokowi di Pemilu 2019, ” tutur Romi, sapaan Romahurmuziy.

Deklarasi oleh Romi itu segera diterima takbir oleh serta tepukan tangan oleh semua kader PPP yang ada disana.

Deklarasi pencapresan Jokowi di Pemilu 2019 dikerjakan PPP satu hari sesudah RUU Pemilu disahkan dengan dimenangkannya saran pemerintah dalam gosip presidential threshold, yaitu berads di kisaran 20 % kursi atau 25 % nada nasional.