SHARE

JAKARTA – Larangan untuk buka keran import garam, membuat Industri yang memercayakan garam untuk bahan bakunya, makin tersungkur. Mereka teriak karena seolah tak ada jaminan.

Hal semacam ini di sampaikan oleh Ketua Umum Asosiasi Industri Pemakai Garam Indonesia (AIPGI) Tony Tanduk. Menurutnya, pemerintah mesti memberikan keseriusan.

” Untuk membuat industri serta investasi butuh jaminan bahan baku, untuk bangun ekonomi butuh stabilitas harga, ” ucap Tony waktu di konfirmasi, Rabu (12/7/2017).

Karenanya, pemerintah mesti betul-betul menunjukkan hasrat untuk tingkatkan investasi, dengan jalan hanya satu buka keran import garam pada industri.

Kebijakan pemerintah lakukan pengetatan import garam industri dinilai punya potensi mengganggu export industri pemakai garam yang menjangkau US$ 28, 2 miliar per th..

Di mana, nilai lebih dari import garam industri yang cuma sebesar 100 juta dollar AS per th., terang lebih untungkan daripada pengetatan izin import yang berisiko menghalangi industri untuk semakin maju.

” Hingga detik ini izin import garam untuk semuanya kepentingan belum juga keluar. Problemnya? Bertanya KKP serta (Kementerian) Perdagangan. Garam tak ada. Serta bila juga ada, apa penuhi keinginan? Tetapi kenapa belum diteken (izin import), ” ungkap Tony.

Disamping itu, Dirjen Pengelolaan Ruangan Laut Kementerian Kelautan serta Perikanan (KKP), Brahmantya Satyamurti Poerwadi, menyebutkan untuk izin semua ada ditangan Kementerian Perdagangan.

” Semuanya izin berada di Kementerian Perdagangan. Kita cuma untuk garam mengkonsumsi. Kita di KKP cuma menggerakkan bagaimana Permendag nomor 125 th. 2015, ” singkat Brahmantya.

Dalam ketentuan Permendang itu, Pasal 4 ayat 1 dijelaskan garam industri seperti dijelaskan dalam Pasal 2, cuma bisa di-import oleh perusahaan yang memiliki Angka Pengenal Importir Produsen yang sudah memperoleh kesepakatan import garam dari menteri.

Disamping itu, dalam Pasal 1 ayat 9 dijelaskan Menteri yaitu menteri yang mengadakan masalah pemerintahan di bagian perdagangan