SHARE

Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat bercerita pengalamannya jadi anggota DPRD Jawa Timur. Djarot menyebutkan tak ada ketidaksamaan pendapatan pada anggota Dewan yang rajin serta yang malas.

” Saya sempat jadi anggota Dewan lho, mereka yang rajin, sukai terima pengaduan dengan mereka yang beberapa tidak sering masuk itu take home pay-nya sama, ” tutur Djarot di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (11/7/2017).

Walau sebenarnya, beban kerja anggota Dewan yang rajin lebih berat dari pada yang malas ada. Mengakibatkan, kata Djarot, anggota Dewan yang rajin ikutan malas bekerja karna terasa pendapatannya sama juga dengan yang tidak sering masuk.

” Pada akhirnya ada peristiwa sesuai sama itu, yang rajin jadi bebrapa turut malas karna dipikir sama juga, ” tutur Djarot.

Dengan terdapatnya gagasan menambah tunjangan Dewan lewat ketentuan daerah (perda), Djarot mengharapkan anggota Dewan makin profesional serta tak ada sekali lagi yang ikut serta masalah project fiktif.

Djarot bahkan juga menginginkan tunjangan anggota Dewan dapat ditata dengan system tunjangan kemampuan daerah (TKD) supaya lebih adil.

” Lewat cara sesuai sama itu hingga kita membuat system demokrasi yang sehat. Serta saya ketahui keinginan PP (Ketentuan Pemerintah) itu ya sesuai sama itu, ” tutur Djarot.

Mengenai, PP yang disebut Djarot yaitu Ketentuan Pemerintah (PP) Nomor 18 Th. 2017 mengenai Hak Keuangan serta Administrasi Pemimpin serta Anggota DPRD.

Terbitnya PP itu jadi angin fresh untuk anggota DPRD di dalamnya ditata masalah kenaikan tunjangan

Untuk mengaplikasikan PP tersebut di Jakarta, Pemprov DKI serta DPRD DKI mesti membuat perda kurun waktu tiga bln. sesudah PP keluar. Mengenai, PP itu terbit pada 2 Juni 2017, berarti perda mesti telah disahkan sebelumnya 2 September.