SHARE

Menteri Koordinator bagian Politik, Hukum, serta Keamanan Wiranto menjelaskan kalau gagasan kenaikan dana pertolongan untuk partai politik (parpol) adalah suatu hal yang lumrah. Sebab, menurut ketua Dewan Penasehat Partai Hanura itu, parpol juga bertindak dalam melindungi kestabilan politik serta keamanan dalam negeri.

” Ketika ada saran kenaikan biaya pembiayaan parpol itu suatu hal yang begitu lumrah, ” tutur Wiranto waktu didapati selesai rapat kerja dengan Tubuh Biaya DPR, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/7/2017).

Wiranto menyebutkan, parpol jadi satu diantara unsur politik nasional bertindak dalam cetak kader-kader pemimpin negara. Oleh karenanya, dia menilainya memerlukan kenaikan pertolongan dana parpol itu.

Diluar itu, kondisi politik juga di pengaruhi keadaan internal partai.

Di bagian beda, kenaikan dana pertolongan parpol akan meminimalisasi kesempatan partai politik untuk mencari pendanaan beda yang punya potensi tidak mematuhi hukum.

” Alangkah sedihnya bila pekerjaan ini tidak di dukung pembiayaan yang ideal. Parpol juga tidak mesti mencari dana beda yang mungkin juga akan punyai urusan dengan problem pelanggaran hukum, ” ucapnya.

Walau sekian, Wiranto menyatakan kenaikan itu tidak bisa terlalu berlebih serta dibarengi dengan system pertanggungjawaban serta akuntabilitas.

” Memerlukan satu system yang melindungi supaya support pada parpol itu tidak disalahgunakan, ” kata Wiranto.

Terlebih dulu, pemerintah menyarankan kenaikan pertolongan dana partai politik dari Rp 108 per nada jadi Rp 1. 000 per nada. Menambahkan itu juga akan ditata lewat revisi Ketentuan Pemerintah Nomor 5 Th. 2009 mengenai Pertolongan Keuangan pada Partai Politik.