SHARE

Jakarta – PNS Dirjen Pajak Handang Soekarno dituntut 15 th. penjara atas sangkaan terima suap berkaitan sistem pengurusan pajak PT EK Sempurna (EKP) Export Indonesia. Pada majelis hakim, Handang mengharapkan dapat melakukan pidana penjara di lapas Semarang.

” Bila saya dinyatakan punya masalah supaya saya di beri putusan izin bisa dekat dengan putri-putri saya, melakukan hukuman di Lapas Kelas I Kedungpane, Semarang, Jawa Tengah, ” kata Handang waktu membacakan nota pembelaan (pleidoi) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jl Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Senin (10/7/2017).

Handang menerangkan, pernikahannya tidak jalan mulus. Dia memohon dipenjara di Semarang karna anaknya bertempat disana.

” Saya sudah alami kegagalan rumah tangga. Hak asuh yang ketiganya yaitu perempuan berada di tangan saya. Walau saat ini saya telah tidak bekerja, jadi orangtua saya tetaplah mesti bertanggungjawab serta membina dalam terbatasnya yang ada, ” papar Handang.

” Hingga walau dalam terbatasnya saya dapat melakukan tanggung jawab saya jadi orangtua tunggal pada anak-anak saya, ” urainya.

Handang mengaku sudah terima uang USD 148. 500 atau setara Rp 1, 9 miliar dari Country Director PT EKP, Ramapanicker Rajamohanan Nair. Uang itu dipercaya untuk membiayai uji materi UU Tax Amnesty di MK serta juga akan didistribusikan ke beberapa pihak. Handang mengatakan dia tidaklah inisiator pemberian uang itu.

” Mulai sejak awal yang berinisiatif berjumpa dengan saya yaitu pihak perusahaan PT EKP, dalam hal semacam ini Ramapanicker Rajamohanan Nair, ” tutur Handang.

Handang yang disebut Kasubdit Kontrol Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum di Dirjen Pajak Kemenkeu terserang operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 21 November 2016. Handang lewat pengacaranya mengatakan waktu itu Handang telah tidak berstatus jadi penyidik PNS (PPNS).

Baca Juga  KPK Menyesal Terdakwa Pejabat Ditjen Pajak Tidak Ungkap Pelaku Utama

” Mulai sejak 8 November 2015 terdakwa tidak sempat perpanjang tanda pengenal PPNS. Mulai sejak itu telah tidak dapat menggerakkan pekerjaan jadi PPNS. Jadi dengan de facto terdakwa bukanlah PPNS, ” tutur satu diantara kuasa hukumnya.