SHARE
Fajri Hamzah, Wakil Ketua DPR RI, yakin Setnov bersih.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa saja menetapkan adanya tersangka baru dalam dugaan kasus korupsi pada proyek e-KTP yang saat ini tengah disidangkan di PN Tipikor Jakarta.

Penetapan tersangka baru tersebut dapat dilakukan seiring dengan perkembangan yang terjadi di ruang persidangan, dari pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang sebelumnya sudah dimintai keterangannya oleh penyidik KPK antara 2011 hingga 2017.

Ada sebanyak 214 saksi yang sudah disidik oleh KPK, dan sementara baru Sugiharto dan Irman yang dijadikan tersangka. Kedua pejabat dari Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri tersebut sudah duduk di kursi pesakitan saat dilangsungkannya sidang pertama kasus ini, Kamis (9/3/) pekan lalu di PN Tipikor.

Sugiharto dan Irman sama-sama tidak mengajukan pembelaan (eksepsi) atas dakwaan yang dituduhkan tim jaksa penuntut umum KPK.

Persidangan kedua kasus dugaan korupsi proyek e-KTP ini akan diadakan Kamis (16/3) pekan ini. Namun, belum diketahui siapa-siapa saja saksi yang akan dipanggil pada persidangan yang dipimpin oleh hakim John Halasan Butar Butar itu.

sugih

Mungkinkah setelah sidang kedua itu KPK akan menetapkan tersangka baru, setelah Sugiharto dan Irman?

Pimpinan KPK bisa saja melakukan itu karena merasa tengah di atas angin. Namun, sikap KPK ini sangat mungkin saja akan dikritisi oleh masyarakat. Pimpinan KPK mestinya bisa lebih bersikap bijak dengan mempelajari secara lebih cermat penerapan proyek e-KTP tersebut.

Sungguhkah benar-benar ada korupsi dari dana yang dialokasikan untuk proyek e-KTP tersebut? Apalagi, besaran dana yang dikabarkan raib tidak main-main, hampir separuh dari anggaran yang diminta, yakni Rp 2,5 Triliuan dari total Rp 5,9 Triliun?

Wajar jika sebagian besar masyarakat meminta pimpinan KPK tidak melakukan langkah-langkah yang bisa lebih menimbulkan keresahan. Apalagi, dugaan korupsi proyek e-KTP Kemendagri ini ikut menyeret sejumlah nama politisi di parlemen.

Baca Juga  Hara Kiri ala KPK

Setidaknya ada 26 anggota DPR periode 2009-2014 yang disebut dalam surat dakwaan tim JPU KPK pada persidangan pertama, Kamis pekan silam.

Sebagian nama itu kembali terpilih dan menjadi anggota DPR pada periodse 2014-2019.

Keresahan itu juga yang antara lain dirasakan oleh Fahri Hamzah, salah satu wakil ketua DPR RI 2014-2019.

kpkok

“Tolong dong kerahasiaan-kerahasiaan pejabat, juga institusi seperti di DPR ini jangan dirusak. Ini DPR lagi ingin tingkatkan kinerja, awasi pemerintahan, di-attack kayak gini akhirnya kacau,” papar Fahri Hamzah, merujuk pada langkah-langkah yang sudah dan akan dilakukan oleh KPK.

Fahri menduga ada yang tidak beres dalam proses pengusutan kasus dugaan korupsi e-KTP tersebut.

Ia kemudian menganalogikan apa yang dilakukan KPK saat ini dengan kasus korupsi dagang sapi yang menimpa mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq pada 2013 silam.

Saat itu, ada banyak politisi yang namanya disebut, tapi hanya Lutfi yang divonis. Tapi nama-nama para politisi yang sudah beredar di ruang publik terlanjur rusak.

“Sebab kecurigaan saya ini ada yang menyelundupkan keterangan-keterangan ke dalam lembaran negara, kemudian dibawa ke ruang sidang, jadi sumber kepusingan kita secara nasional,” ucap Fahri.

LHI

Menurut Fahri, pengusutan kasus e-KTP saat ini hanya membuat suasana gaduh, namun inti masalahnya justru tidak terselesaikan.

Dia pun mengajak para anggota DPR menggunakan hak angket untuk menyelidiki secara menyeluruh masalah yang terjadi.

Menurut Fahri, hak angket tidak akan mengintervensi proses penyidikan di KPK.

“Sebaiknya diangket juga sebab DPR punya kepentingan dong memperbaiki namanya,” tegas Fahri.