SHARE

Kasus dugaan korupsi pada proyek e-KTP Kemendagri harus menjadi momentum bagi semua orang dan terutama bagi pemerintahan Jokowi yang dikenal pekerja keras dan bersih dari masalah seperti ini.

Lewat kasus ini, Presiden Jokowi bisa mengambil langkah-langkah bersejarah demi perbaikan demokrasi dan terutama sistem kepartaian kita.

Setidaknya, ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Pertama, kasus ini harus dijadikan momentum oleh pemerintahan Jokowi membenahi sistem internal kepemerintahan. Terutama pengadaan dan perencanaan proyek di pemerintahan. Supaya aneka kepentingan bisa diminimalisir.

Tutup celah dan awasi proyek raksasa seperti ini semenjak dari perencanaan, tender, penentuan pemenang hingga eksekusi.

kukukil

Kedua, kasus ini juga, harus menjadi momentum untuk membenahi sistem kepartaian kita, ini terkait dengan dugaan adanya politisi dan sejumlah partai politik terlibat. Dan jumlahnya banyak sekali. Ini seperti membuktikan partai mencari duit sendiri untuk operasional partai.

Dari kasus ini pemerintah bisa mempertimbangkan kembali agar pendanaan partai disumbang oleh pemerintah. Usulan itu sudah berkembang sejak beberapa tahun lalu. Pendanaan partai disumbang oleh pemerintah dengan jumlah tertentu.

Ketiga, pemerintahan Jokowi, harus menjadikan korupsi E-KTP, sebagai momentum untuk mengubah hawa politik nasional.

Hawa politik kita belakangan ini cenderung panas, agak SARA, dan itu sebetulnya bikin kita tidak tenang dan berpotensi mengganggu iklim ekonomi. Pemerintah bisa mengubah hawa ini menjadi perang terhadap korupsi, lalu benahi sistem.

Dengan begitu, rakyat dan pemerintah punya agenda yang sama. Rakyat akan bersatu padu dibelakang presiden, dan hawa politik kita akan banyak berubah.

Baca Juga  Olly Dondokambey Hadir di Sidang E-KTP Hari Ini