SHARE
Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto (tengah) didampingi Sekjen partai Idrus Marham (kanan) dan Ketua Harian partai Nurdin Halid berbincang saat pengumuman formatur kepengurusan partai di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Senin (30/5). DPP Partai Golkar mengumkan sebanyak 247 orang anggota untuk masuk ke formatur kepengurusan yang di beri nama Kabinet Akselerasi. MI/Susanto

Beberapa partai politik (parpol) besar sedang berada dalam pusaran kasus dugaan korupsi proyek e-KTP Kemendagri yang disebut-sebut menimbulkan kerugian negara sekitar Rp 2,3 triliun. Partai Demokrat, PDI Perjuangan, dan Partai Golkar, adalah tiga partai besar yang disebut-sebut menerima aliran dana dari proyek milik Kemendagri tersebut.

Partai Demokrat yang diduga menerima aliran dana paling besar mengingat mereka menjadi partai penguasa ketika proyek e-KTP mulai digulirkan. Gamawan Fauzi, mendagri kala proyek itu diluncurkan, adalah salah satu kader terbaik Partai Demokrat setelah sebelumnya bersama PDI Perjuangan.

Gamawan Fauzi juga disebut-sebut sangat dekat dengan Soesilo Bambang Yudhoyono dan keluarga Cikeas.

Partai Demokrat, PDI Perjuangan dan Partai Golkar sempat diyakini akan terkena imbas dari kasus proyek e-KTP ini.

nhdrus

Akan tetapi, jawaban mengejutkan datang dari Partai Golkar. Dua petinggi partai ini, yakni Ketua Harian Nurdin Halid dan Sekjen Idrus Marham, sama-sama menegaskan bahwa kasus e-KTP tidak berpengaruh pada partainya.

Elektabilitas Partai Golkar, kata Nurdin Halid, tetap tinggi dan tak terkena imbas dari kasus dugaan korupsi proyek e-KTP itu.

Nurdin Halid dan Idrus Marham juga mengakui, kepemimpinan Setya Novanto justru membuat partai ini bertambah solid.

“Faktanya, 10 bulan ini dipimpin Setya Novanto semua akui ada peningkatan yang sangat signifikan,” kata Idrus Marham

Idrus Marham menyatakan, saat ini partainya masih mengutamakan figur kepala daerah yang diusung untuk mendapat dukungan penuh dari masyarakat. Dan itu terbukti dari Pilkada Serentak 2017 putaran pertama partainya memperoleh suara 58 persen.

“Ini ditandai, kemenangan pilkada dibandingkan parpol lain,” tegas Idrus Marham.

Nurdin Halid menyatakan, Partai Golkar adalah parpol pertama yang sudah menyatakan dukungannya kepada Joko Widodo untuk dipilih kembali sebagai presiden pada pilpres 2019.

Baca Juga  Ini Alasan Setya Novanto Siap Bantu Kasus e-KTP

“Itu juga menjadi salah satu bukti dari kebesaran hati Partai Golkar saat ini,” jelas Nurdin Halid.

nhdrusi

Terkait dengan isu keterlibatan Setya Novanto dalam kasus korupsi proyek e-KTP, Nurdin Halid menyatakan, Partai Golkar mematuhi proses hukum yang sedang berjalan.

“Jadi ada mekanismenya, ada pemberhentian sementara hingga tetap, ada jenjang-jenjangnya. Tapi kita punya keyakinan kuat sekarang ini masih berstatus praduga tak bersalah dan mari kita ikuti prosesnya,” kata NH.

“Kita kan ada pakta integritas, kalau seseorang kalau sudah dinyatakan tersangka, otomatis non aktif sementara,” tutur Nurdin.

Nurdin kembali menegaskan, sampai saat ini kasus e-KTP tidak berpengaruh pada Partai Golkar.

“Sampai saat ini, tidak ada pengaruh sama sekali. Golkar tetap solid karena Golkar sedang menghargai proses hukum,” jelas NH.

mekeng

Di sisi lain, Ketua Komisi XI DPR RI Melchias Markus Mekeng mensinyalir ada pihak yang ingin mencuci tangan dengan mencatut nama-nama yang tidak tersangkut dalam kasus e-KTP ini.

“Ini ada arus besar yang menuju ke satu pusaran, kemudian dia mau pecahin dulu ini gelombang. Pecahinnya dengan ke komisi, ke banggar dan segala macam lah,” kata Melchias, Jumat (17/3).

Menurut Melchias, selama menjabat sebagai wakil rakyat dia tidak pernah bertemu dengan M. Nazaruddin dan Andi Agustinus alias Andi Narogong membahas e-KTP.

Fitnah yang dilayangkan padanya sangat merugikan nama baik anggota DPR Dapil Nusa Tenggara Timur (NTT) I tersebut.

“Saya kan tidak tahu sama sekali proses ini tetapi kalau saya dikatakan kecipratan ini kan salah, fitnah ini dilemparkan kepada saya. Bagaimana saya terlibat ?,” tandasnya.