SHARE

PERKEMBANGAN kasus Freeport terjadi begitu cepat. Adalah menteri ESDM Sudirman Said yang memulainya dengan membuka kebobrokannya sendiri, tentu saja secara tidak sadar. Itu berawal dari nafsu besarnya untuk menjatuhkan ketua DPR Setya Novanto yang dituduhnya melakukan pelanggaran etik.

Angin sudah berubah arah dan kini ganti Sudirman Said yang menghadapi beragam tudingan dari berbagai elemen masyarakat. Demo-demo anti Sudirman Said semakin marak belakangan ini. Jika sekadar dicaci-maki sebagai pengadu domba mungkin masih biasa. Akan tetapi disebut sebagai pengkhianat atau antek asing, waduuuuh, susah sekali rasanya menyembunyikan wajah ini.

Perubahan opini masyarakat tentunya harus dianggap wajar. Sudirman Said hanya membawa barang bukti ilegal saat mengadukan Setya Novanto ke MKD. Hampir seluruh pakar hukum pidana menyebutkan bahwa barang bukti ilegal, hasil sadapan, tidak dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah di persidangan, termasuk MKD. Tuduhan terhadap Setya Novanto mestinya langsung gugur.

Mungkin karena itu pula Maroef Syamsuddin sampai sekarang tidak bersedia menyerahkan perangkat yang dipakainya untuk menyadap percakapannya dengan Setya Novanto dan pengusaha Riza Chalid itu.

Presdir Freeport itu menyerahkan alat penyadapnya ke kejaksaan agung. Pihak kejaksaan agung mengatakan alat penyadap itu bisa dipinjam MKD jika diizinkan oleh Maroef Syamsuddin, karena Presdir Feeport itu yang menyerahkannya secara sukarela, bukan karena diminta atau dipaksa.

Dalam melakukan penyadapan terhadap Setya Novanto dan Riza Chalid pada pertemuan 8 Juni 2015 di Hotel Rizt Carlton itu, Maroef Syamsuddin diyakini bekerjasama dengan Sudirman Said. Itikad atau niat buruk mereka untuk menjebak Setya Novanto dan Riza Chalid adalah sebagai alat penekan atau ‘pressure’ bagi pemerintah agar pada akhirnya segera dilakukan pembahasan mengenai perpanjangan izin operasi Freeport.

Freeport beroperasi di Indonesia sejak 1967, dan kontrak karyanya sudah beberapa kali diperpanjang. Kontrak karya terakhir baru akan tuntas pada 2021. Seusai kesepakatan dan sudah diatur dalam perundangan-undangan, pembahasan perpanjangan kontrak baru bisa dilakukan paling cepat dua tahun sebelumnya yang berarti 2019. Freeport menghendaki perpanjangan kontrak sampai 2041.

Maroef Syamsuddin agaknya tak sabar. Perusahaannya sudah mengguyurkan triliunan rupiah untuk investasi unit-unit penunjang jangka panjang, Mereka agaknya enggan menunggu hingga 2019 untuk kepastian perpanjangan izin operasi. Mereka membutuhkan kepastian regulasi yang dibarengi dengan revisi perundang-undangannya.

Oleh karena itulah dia melakukan kolaborasi dengan Sudirman Said, yang diduga kuat dengan arahan wapres JK juga