SHARE

Sejarah mencatat bahwa keberadaan Freeport di Indonesia lebih banyak mengundang masalah. Perusahaan tambang terbesar di dunia ini sudah menjadi kepanjangan tangan Amerika Serikat di level global. Dalam setengah abad keberadaannya di Papua, kuku-kuku tajam Freeport sudah mencengkeram Timika, sekaligus membuat Indonesia makin tak berdaya.

Sentuhan kekuasaan Freeport selalu terasa dalam setiap era pemerintahan di Indonesia, dari Presiden Soekarno hingga Joko Widodo sekarang ini. Freeport juga ikut bermain dalam proses kejatuhan Soekarno dan Gus Dur, melalui operasi intelijen AS.

Freeport bukan sekadar entitas bisnis, namun sudah menjadi lambang atau simbol dari penguasaan ekonomi AS secara internasional. AS akan memperjuangkan hegemoni Freeport di mana pun secara all-out.

Tak terkecuali di Papua, di mana Timika disebut-sebut memiliki cadangan kandungan emas terbesar di dunia. Kabar bahwa AS dan sejumlah negara-negara Eropa lainnya ingin melepaskan Papua dari NKRI sudah santer terberitakan sejak belasan tahun silam.

Sindikasi AS dan Eropa menginginkan Papua menjadi negara tersendiri. Operasi intelijen untuk memerdekakan Bumi Cenderawasih secara massif dilakukan melalui proteksi dan bantuan yang diberikan AS kepada kelompok-kelompok perlawanan sipil dan bersenjata yang selama ini tidak puas dengan otoritas di pusat. AS secara sistematis membenturkan militer Indonesia dengan berbagai kelompok perlawanan tersebut.

Kita fahami bahwa dinamisasi perpolitikan yang terjadi di Indonesia saat ini tidak bisa dilepaskan dari perkembangan permasalahan Freeport. AS menginginkan pembahasan perpanjangan izin operasi Freeport dilakukan secepat mungkin, tidak mesti tahun 2019, atau dua tahun sebelum masa kontrak karyanya berakhir pada 2021.

Pendekatan intensif dan lobi-lobi yang sistematis dilakukan tidak hanya kepada Presiden Jokowi dan berbagai pejabat teknis terkait, terutama menteri ESDM Sudirman Said.

Sikap AS yang memaksakan pembahasan perpanjangan izin operasi Freeport mendahului waktunya ini menumbuhkan tanda-tanya besar. Berbagai dugaan dan spekulasi bermunculan, termasuk yang sifatnya ekstrem. Misalnya, Washington agaknya mencium aroma tak sedap seputar isu bahwa pemerintahan Jokowi-JK tidak akan berkuasa sampai pada 2019.

AS sebenarnya memberikan legitimasi penuh kepada pemerintahan Jokowi-JK. Namun, instabilisasi ekonomi dan resistensi yang terjadi di berbagai faktor mebuat Gedung Putih kini terkesan lebih menerapkan standar ganda terhadap Jokowi-JK.

Washington tampaknya juga baru makin menyadari bahwa, dalam masalah Freeport, mereka tak bisa sepenuhnya mengendalikan aspek psikologis duet Jokowi-JK mengingat latar-belakang keduanya yang juga pengusaha.

Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan Presdir Freeport Maroef Syamsuddin dalam pertemuannya dengan Ketua DPR Setya Novanto dan pengusaha Riza Chalid. Dalam rekaman percakapan yang disadapnya secara ilegal itu, Maroef Syamsuddin mengisyaratkan bahwa naiknya duet Jokowi-JK juga karena bantuan AS.

“Yang jadiin itu Amerika. Nggak diterima di Amerika,” begitu disampaikan Maroef Syamsuddin, dari percakapan terkait pembahasan perpanjangan izin operasi Freeport di Indonesia.

Setelah pertemuan pada 8 Juni 2015 di Hotel Ritz Carlton, Pasific Place, pada 2 Juli 2015 Maroef Syamsuddin dan Preskom Freeport McMorran Inc James ‘Jim Bob’ Moffet menemui Presiden Joko Widodo di Istana Negara dengan didampingi Menteri ESDM Sudirman Said. Freeport memaksa agar Presiden memberikan semacam Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepahaman bahwa pada prinsipnya izin operasi Freeport akan diperpanjang. Namun, Jokowi menolak.

Penolakan Jokowi ini kabarnya membuat tensi Barrack Obama meninggi. Dia nyaris tak mau menerima Jokowi saat berkunjung ke AS pada medio Oktober, meski akhirnya tetap menjamu tamunya di Gedung Oval. Namun, Obama kemudian mempermalukan Jokowi saat meninggalkan ruangan pertemuan saat Jokowi ingin menyampaikan pidatonya di Konfensi Perubahan Iklim di Paris pada awal Desember.

Kemarahan AS atas sikap keras Jokowi untuk membahas perpanjangan izin operasi atau kontrak karya Freeport lebih awal itu tampaknya menjadi salah satu simpul dari konspirasi besar yang dibuat AS atau Freeport untuk membuat jagat perpolitikan Indonesia mendidih.

Penyadapan ilegal yang dilakukan Maroef Syamsuddin dipastikan tidak berdiri sendiri, tidak juga atas inisiatif pribadi dari Presdir Freeport tersebut.

Faktanya, subtansi atau materi dari penyadapan ilegal itu melebar jauh kemana-mana, tak sekadar menjadi jebakan bagi ketua DPR Setya Novanto dan pengusaha Riza Chalid. Materi sadapan ilegal itu juga mendiskreditkan presiden Jokowi. Intinya, Freeport bisa menjatuhkan Jokowi, atau beberapa pejabat tinggi pemerintahan lainnya, termasuk Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan.

Dalam perkembangannya,Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan membantah kabar sikap keras kepala Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Selain itu, dia memastikan presiden tidak akan lengser bila menolak perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia.

Luhut memastikan Jokowi tetap menolak perpanjang kontrak Freeport Indonesia sebelum tahun 2019. Hal tersebut, katanya, mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

“Presiden itu dari awal masalah Freeport itu jelas posisinya tidak ingin memperpanjang sebelum 2019 sesuai dengan PP No. 77 Tahun 2014,” tegas Luhut.

Semoga! Jangan sampai kita didikte Freeport.