SHARE

ADA kesamaan dari gonjang-ganjing kasus Freeport Indonesia dan Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II. Akar permasalahan dari kedua kasus ini adalah adanya pemaksaan dari investor asing untuk dilakukannya perpanjangan kontrak sebelum waktunya. Ujung-ujungnya tetap ke duit-duit juga.

Jika dalam kasus Freeport tokoh sentral dan sekaligus antagonisnya adalah Maroef Syamsuddin, dalam kasus Pelindo II tokoh kuncinya adalah Richard Joost Lino. Keduanya juga sama-sama bertengger di posisi puncak: Maroef Syamsuddin Presdir, RJ Lino Dirut.

Kesamaan lain dari dinamika menghebohkan pada kedua kasus ini adalah bahwa kedua playmaker tersebut, Maroef Syamsuddin dan RJ Lino, dibekingi menteri yang sama-sama punya akuntabilitas keuangan luar biasa. Dalam kasus Freeport Maroef Syamsuddin mendapat restu dari Sudirman Said, menteri ESDM.

Pada kasus Pelindo II, RJ Lino didukung habis-habisan oleh menteri BUMN Rini Soemarno. Baik Sudirman Said dan Rini Soemarno selama ini lebih dikenal sebagai ‘menterinya JK’.

Simpul keterkaitan permasalahan terkait Freeport dan Pelindo II pada perkembangannya sama-sama pula mengarah ke Wakil Presiden Jusuf Kalla itu. Jejak JK yang saudagar dari Makassar itu disebut-sebut terekam jelas dari hasil pemeriksaan lanjutan Panitia Khusus (Pansus) Pelindo II yang sudah bekerja sejak awal November.

Pansus Pelindo II yang diketuai oleh Rieke Diah Pitaloka (PDIP) dengan Wakil Desmond Junaidi Mahesa (Gerinda) dalam waktu dekat akan memanggil JK untuk dimintai keterangannya.

Jika perkembangan kasus Freeport sudah mengarah pada pembentukan Pansus, sangat mungkin jika JK juga yang akan menjadi bidikan utama.

Masyarakat sejak awal mencermati kasus Freeport. Khususnya karena adanya kongkalingkong Maroef Syamsuddin yang jadi antek perusahaan asing dengan pejabat negara yang dalam hal ini menteri ESDM Sudirman Said.

Masyarakat yang semula meragukan loyalitas ketua DPR Setya Novanto, kini sudah berbalik membenci Freeport. Perusahaan tambang terbesar di dunia asal Amerika itu berambisi besar untuk mengeduk sumber daya alam Timika habis-habisan, sementara kontribusi yang diberikannya pada Papua dan NKRI sangatlah kecil. Setya Novanto sejak awal tidak menyetujui upaya perpanjangan kontrak karya Freeport dilakukan sebelum waktunya.

Kini masyarakat sangat mengharapkan kasus ini berujung pada pembentukan Pansus yang pembentukannya diputuskan melalui sidang paripurna DPR.

Wacana pembentukan Pansus untuk kasus Freeport ini tentunya meresahkan wapres. Tetapi untuk kebaikan bangsa dan bagaimana agar kedepannya negarawan Indonesia tidak begitu mudah saja lebih memberi keuntungan pada perusahaan asing atau bahkan menjadi antek asing, pembentukan Pansus perlu.

Jika pendalaman dan pemeriksaan kasus Freeport sudah melalui Pansus maka siapa pun, termasuk wapres dan presiden, harus bersedia datang jika hendak dimintai keterangannya.

Terkait dengan dugaan permintaan saham Freeport, wapres memang sempat geram ketika namanya disebut-sebut dicatut sebagai peminta saham sebanyak sembilan persen, atau dua persen lebih sedikit dibanding Presden Jokowi.

Permintaan saham untuk Jokowi dan JK semula disebutkan dikemukakan oleh ketua DPR Setya Novanto, dari pertemuannya dengan Presdir Freeport Indonesia Maroef Syamduddin dan pengusaha Mohammad Riza Chalid.

Adalah JK yang kemudian mendorong Sudirman Said ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk melaporkan Setya Novanto dengan tuduhan melanggar etik. Menko Polhukkam Luhut Binsar Pandjaitan sebelumnya sudah meminta Sudirman Said mengurungkan niatnya ke MKD, apalagi Presiden Jokowi juga tidak menghendakinya. Akan tetapi Sudirman Said jalan terus.

Dalam persidangan MKD terbukti jika bukan Serya Novanto yang menyebut adanya permintaan saham 11 persen untuk presiden dan sembilan persen untuk wapres.