SHARE

Jakarta – Hary Tanoesoedibjo sekian kali bolak-balik ke Kejaksaan Agung untuk di check berkaitan masalah Mobile-8. Jaksa Agung Prasetyo memaparkan bagaimana tindak korupsi yang dikerjakan oleh Mobile-8, dimana Hary Tanoe sempat jadi komisaris perusahaan itu.

Menurut Prasetyo, perusahaan Mobile-8 lakukan transaksi fiktif pada keuangan mereka. Mereka membuat seakan-akan mereka membayar pajak, tetapi ditarik kembali berbentuk restitusi.

” Perusahaan itu lakukan transaksi fiktif, beberapa uang mereka juga. Nyatanya lalu selanjutnya dia (Mobile-8) buat hitung-hitungan seakan dia lebih membayar pajak. Hingga dia menarik kembali berbentuk restitusi pajak, ” tutur Prasetyo di Kantor Dirjen Bea serta Cukai, Ramawangun, Jakarta Timur, Rabu (12/7/2017).

” Itu kan korupsi. Ada kerugian negara di situ, ” lanjutnya.

Jaksa Agung kembali menyatakan dianya telah memperoleh hasil audit dari Tubuh Pemeriksa Keuangan (BPK) berkaitan kerugian negara dari masalah Mobile-8. Dia menyebutkan pihak kejaksaan memanglah tidak mengatasi problem perpajakan yang dikerjakan oleh Mobile-8. Tetapi, dari pajak itulah muncul kerugian negara.

” Kita telah memegang up-date hasil audit dari BPK, telah ada. Lagi saya katakan, kejaksaan tidak mengatasi problem perpajakannya namun yaitu masalah korupsi. Dia memakai pajak jadi fasilitas untuk melakukan tindakannya, perusahaan loh ya. Saya tidak mengatakan orang-perorang, ” tegasnya.

Selanjutnya, Prasetyo mengatakan sekarang ini pihaknya tengah membuat Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) baru pada masalah Mobile-8.

” Kelak juga akan di buat Surat Perintah Penyidikan baru itu yang tengah kita kerjakan, ” katanya.

Terlebih dulu, Kejagung menerbitkan surat perintah penyidikan atas masalah ini pada awal 2017. Berkaitan dengan masalah itu, sangkaan korupsi PT Mobile-8 keluar sesudah penyidik Kejagung temukan transaksi palsu pada perusahaan itu serta PT Djaya Nusantara pada periode 2007-2009.

Baca Juga  Jaksa Agung Yakin Tak Tumpang Tindih Soal Detasemen Antikorupsi

Dalam masalah ini, Kasubdit Penyidikan pada Jampidsus Yulianto mengatakan hasil audit BPK pada 2016 pada kerugian negara sebesar Rp 86 miliar.

Sekarang ini sprindik yang diterbitkan masih tetap berbentuk umum serta belumlah ada tersangkanya. Terkecuali HT, nanti dua orang yang sempat diputuskan jadi tersangka terlebih dulu, Hary Djaja serta Anthony Chandra, juga akan di check kembali.