SHARE

Pekan lalu Nasionalisme.net telah memaparkan tentang peningkatan status kasus Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI).

KPK telah menetapkan kasus SKL BLBI ke tahap penyidikan.

Bersamaan dengan itu KPK juga telah memerangkap satu tersangka untuk kasus SKL BLBI.

arsyad
Syatrifuddin Arsyad Tumenggung

Tetapi, baru beberapa hari kemudian diumumkan kalau orang itu adalah Syarifuddin Arsyad Tumenggung.

Mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) itu, Syarifuddin Arsyad Temenggung, jadi tersangka kasus korupsi SKL BLBI untuk Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) milik Sjamsul Nursalim.

KPK melakukan penyelidikan kasus ini mulai tahun 2014 dengan meminta keterangan dari banyak pihak.

Sjarifuddin Arsyad Tumenggung disangkakan telah menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatannya atau kedudukannya.

Akibat perbuatannya, Syarifuddin telah mengakibatkan kerugian keuangan atau perekonomian negara hingga Rp 3,7 triliun dengan penerbitan SKL BLBI untuk Sjamsul Nursalim.

Syafruddin Arsyad Temanggung disangkakan melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999.

Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan ‎Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

bdni

Untuk diketahui, BDNI adalah milik Sjamsul Nursalim.

Bank tersebut merupakan satu diantara bank yang mendapat SKL BLBI senilai Rp 27,4 triliun.

Surat lunas tersebut terbit April 2004 dengan aset yang diserahkan diantaranya PT Dipasena (laku Rp2,3 triliun), GT Petrochem, dan GT Tire (laku Rp 1,83 triliun).

KPK sendiri telah menyelidiki penerbitan SKL BLBI kepada sejumlah pengusaha, sejak 2013 lalu.

Sedikitnya, ada 48 bank yang menerima bantuan Bank Indonesia, dengan total Rp 147,7 triliun.

Sejumlah pejabat BPPN hingga menteri di era mantan presiden Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri telah dimintai keterangannya.