SHARE
Ini masih pemberitaan terkait pemberian sanksi SP2 pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Novel Baswedan, salah satu penyidik seniornya. Kita fahami kemunculan sanksi ini di tengah berlangsungnya proses sidang korupsi e-KTP menjadi polemik di internal KPK.
Tak berlebihan pula jika pemberian sanksi SP2 untuk Novel Baswedan tersebut dikritisi oleh masyarakat.
Sebagaimana disampaikan kepada Nasionalisme.net, sejumlah netizen mempersoalkan pemberian sanksi tersebut, yang mereke pandang sebagai mengkriminalisasi Novel.
muko1das
Busyro Muqoddas
Menanggapi hal tersebut, eks Ketua KPK Busyro Muqoddas meyakini pemberian sanksi tersebut tak ada kaitannya dengan tugas Novel saat ini yang menjadi penyidik kasus dugaan korupsi pada proyek e-KTP Kemendagri. 
“Itu momentumnya bersamaan saja. Saya nggak melihat, pimpinan dan termasuk ketuanya yang saya lebih sering bertemu, itu concern untuk pemberantasan grand corruption itu terukur bersama pimpinan yang lain,” kata Busyro.
“Jadi saya tidak melihat motif bahwa Novel sedang menjadi kepala satgas penyidik kasus e-KTP lalu diproses,” terangnya.
Busyro meyakini pemberian sanski terhadap Novel tak akan mengganggu proses pembongkaran kasus korupsi e-KTP yang tengah berjalan. Menurutnya, Novel adalah penyidik yang telah menunjukkan komitmen yang tinggi dalam memberantas kasus korupsi-korupsi besar.
muko2
Novel Baswedan
“Novel kan tetap jalan terus, sebagai Kasatgas tidak kemudian berhenti dia jalan terus. Saya rasa tidak mengganggu, saya yakin Novel ini kan penyidik senior. Novel itu kan pas jadi polisi aktif ketika ada persoalan ketegangan antara Mabes Polri dan KPK jilid III lalu, Novel memilih melepaskan status polisinya untuk menjadi pegawai KPK. Mimpi untuk menjadi jenderal itu dilepaskan berarti komitmen loyalitas dan integritas yang teruji,” papar Busyro Muqoddas.
Yang memicu sanksi untuk Novel adalah email darinya kepada pimpinan KPK pada Februari 2017. Email itu ditembuskan ke Direktorat Pengawas Internal KPK.
Lewat email, Novel menyatakan keberatan atas langkah Direktur Penyidikan KPK Aris Budiman–yang lewat nota dinas–meminta pimpinan KPK merekrut pejabat tinggi Kepolisian untuk menjadi kepala satuan tugas yang memimpin penyidik.
arisjuga
Kombel Pol Aris Budiman (kiri)
Belakangan, email itu dipermasalahkan. Novel lalu diberi sanksi tingkat sedang yang akan berlaku enam bulan. Sebagai Ketua Wadah Pegawai (WP), Novel dianggap tidak disiplin dan menghambat tugas pegawai.
“Padahal banyak penyidik yang bisa memimpin satuan tugas,” kata seorang pegawai KPK.
Hari Senin, 27 Maret, Novel Baswedan bersama dua penyidik senior KPK lainnya yakni Ambarita Damanik dan Irwan Santoso,  memenuhi panggilan tim jaksa KPK yang sedianya akan mempertemukannya dengan mantan anggota Komisi II DPR Miryam S.Haryani, terkait dengan tuduhan politisi perempuan Hanura itu yang menyebut bahwa ia diancam Novel dkk saat memberikan keterangan kasus e-KTP di KPK.
Sepulang dari kantor pengadilan, Novel dikabari: pimpinan KPK akan mengkaji ulang pemberian sanksi itu.
Bagaimana akhir dari  konflik internal di KPK ini?
riang
Basaria Panjaiatan
Tak bisa dipungkiri bahwa suasana di internal KPK jadi kurang kondusif.
Suasana panas internal KPK itu pun merembet pula ke rencana penandatanganan nota kesepahaman KPK dengan Polri dan Kejaksaan yang rencananya diteken pada Rabu ini.
Poin yang ramai dibahas adalah aparat polisi dan jaksa yang diperiksa KPK, meskipun berstatus saksi, boleh didampingi oleh bagian hukum. Juga, penyidik KPK harus memberi tahu para atasan setiap memanggil aparat polisi atau jaksa.
Tapi Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menampik suasana panas itu. Dia juga enggan mengakui ada pemberian sanksi kepada Novel.
samdoi
Abraham Samad
Mantan Ketua KPK,  Abraham Samad,  menilai pemberian sanksi kepada Novel tidak tepat.
“Argumentasi Novel sudah tepat, yaitu harus mengutamakan dalam mendayagunakan penyidik yang sudah lama mengabdi bekerja untuk KPK,” katanya.
Kendati urusan sanksinya belum beres, Novel tak mau goyah. Apalagi di depannya ada babak baru kasus megakorupsi e-KTP. “Saya cuma ingin fokus kerja.” tegasnya.
Baca Juga  Agus Rahardjo Terlibat Dalam Teror Terhadap Novel Baswedan