SHARE

Pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla terkait hak angket DPR terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi memantik banyak komentar dari masyarakat. Apalagi, dalam pernyataannya JK terkesan membela KPK yang nyata-nyata dalam konteks hak angket berada dalam posisi tidak benar.

Akun ema@emacantiq, menuliskan, JK ngapain anda komentar urusan KPK? Woles aja dong, kecuali anda punya kepentingan supaya hak angket batal.

Nada lebih kritis dilontarkan akun Gungun@Gunawanoye, yang menuliskan, Pak JK, kalau memang logikanya KPK bersih seperti yang selama ini dicitrakan, kenapa harus takut dengan tantangan hak angket DPR? Bapak tenang saja!

Atau ini, dari akun akurapopo@Ineskebayoran, menuliskan, jadi orang bersih tidak enak, ya harus siap untuk diperiksa, jangan takut kalau memang benar, kalau KPK juga masih jadi sarang koruptor, bubarkan saja sekalian karena pimpinan KPK juga digaji dari uang rakyat!

Gedung yang rencananya akan digunakan untuk kantor Komisi Pemberantasan Korupsi di Kawasan Kuningan, Jakarta, Jumat (11/9). Presiden Joko Widodo belum menyerahkan nama-nama calon pimpinan KPK kepada DPR untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan. Kompas/Heru Sri Kumoro (KUM) 11-09-2015

Sikap kritis terhadap sikap JK juga disampaikan syaiful@syaifuldoank, yang menuliskan, omongan bapak yang satu ini susah dipercaya, gak sesuai tindakannya, suka menikung di belakang.

Dalam pernyataannya, JK  menyebut KPK memiliki dasar hukum yang kuat dibanding hak angket yang digulirkan DPR. Undang-undang KPK kan di atas hak angket kan, sebutnya.

JK mengatakan KPK juga memiliki prinsip khusus dalam memberikan informasi. Informasi KPK hanya dapat dibuka melalui jalur hukum dan bukan jalur politik.

Pemahaman JK terkait lahirnya hak angket DPR terhadap KPK tampaknya hanya berhubungan dengan adanya permintaan anggota dewan yang ditolak oleh pimpinan KPK, yakni agar pimpinan KPK membuka rekaman percakapan antara mantan anggota Komisi II DPR Miryam S Haryani dengan penyidik KPK, terkait adanya ancaman terhadap Miryam dari sejumlah koleganya di parlemen.

kapokinaja
Raker Komisi III DPR dengan KPK, pekan lalu

Dalam raker dengan Komisi III, pekan lalu, pimpinan KPK mengatakan bahwa rekaman percakapan itu hanya bisa dibuka atas perintah pengadilan.

Baca Juga  Pak JK, Hak Angket DPR Itu Untuk Pertanyakan Dugaan Tujuh Penyelewengan Keuangan KPK

Dasar pembentukan  hak angket itu sendiri tidak sekadar kasus Miryam S Haryani, atau kasus dugaan korupsi proyek e-KTP, namun ada beberapa hal lain. Yang terutama adalah untuk menyelidiki adanya dugaan tujuh penyelewengan anggaran atau keuangan negara di KPK.

Terkait dengan pembentukan hak angket terhadap KPK itu, ada lima yang menjadi dasar pembentukannya.

1.Untuk menindak-lanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan Terhadap KPK Tahun 2015/2016 yang dilaporkan oleh BPK kepada DPR, dimana tercatat ada 7 indikasi penyimpangan pengelolaan anggaran oleh KPK.

2.Untuk menindak-lanjuti laporan-laporan yang diterima Komisi III DPR tentang keamanan data administrasi dan informasi seperti dugaan kebocoran dokumen proses hukum (BAP, sprindik, surat cekal, dll), yang dapat mengganggu hak-hak warga negara di muka hukum.

3. Untuk menindak-lanjuti laporan-laporan tentang terjadinya disharmonisasi antara Pimpinan KPK dengan kelompok penyelidik/ penyidik tertentu di KPK, maupun antara pegawai/penyidik di KPK yang memicu konflik internal dan berpotensi mengganggu kinerja KPK.

4. Untuk menindak-lanjuti dugaan soal siapa yang benar antara keterangan Miryam S Haryani dengan beberapa penyidik KPK terkait anggota DPR atau Komisi III DPR yang menekan Miryam S Haryani. Hal ini terkait dengan klarifikasi dan akuntabilitas akses informasi dari KPK yang diamanatkan dalam UU KPK.

5. Untuk menindak-lanjuti dugaan ketidakpatuhan terhadap SOP dan UU dalam penegakan hukum, khususnya dalam hal lidik dan sidik, selain tidak menjamin hak seseorang dimuka hukum, permasalahan ini juga diduga berpotensi menyebabkan KPK kalah dalam praperadilan.